Berita

foto:japan times

Hukum

Ini Cara Tentara Jepang Redam Perbudakan Seks di Bali

SENIN, 24 MARET 2014 | 12:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Militer kekaisaran Jepang ternyata menggunakan uang untuk menutupi perbudakan seks di Bali selama pendudukan tentara Jepang.

Fakta ini diungkapkan kelompok peneliti dari Kanto Gakuin University yang melakukan penelitian dengan menelaah dokumen-dokumen penting di Arsip Nasional Jepang.

Dalam sebuah dokumen ditemukan fakta bahwa seorang kepala sersan mayor yang ditempatkan di Indonesia selama Perang Dunia II menyatakan kepada investigator dari Departemen Kehakiman pada Agustus tahun 1962 bahwa ia membawa sekitar 70 wanita Indonesia untuk ditempatkan di rumah bordir militer dan dijadikan sebagai budak seks.


Kepala sersan mayor tersebut menjelaskan, saat itu, ia juga mengeluarkan uang sekitar 700 ribu Yen untuk menenangkan penduduk setempat. Pemberian uang kepada penduduk, jelas dia, berdasarkan dokumen, berjalan efektif karena tidak ada satu keluhan pun yang muncul terkait perbudakan seks yang terjadi di Bali.

Dokumen tersebut juga menjelaskan adanya pernyataan dari mantan perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang bahwa dia sangat khawatir bila keberadaan rumah bordil militer semasa perang tersebut terungkap. Temuan dokumen tersebut menegaskan adanya peran militer dalam perbudakan seks di tempat jajahan.

"Hal ini penting karena menegaskan peran militer yang disebutkan dalam pernyataan Kono," kata kepala penelitian yang juga merupakan profesor sejarah Jepang modern, Hirofumi Hayashi seperti dilansir Japan Times pada Senin (24/3).

Pernyataan Kono merujuk pada permintaan maaf resmi atas perbudakan seks masa perang yang dikeluarkan pada tahun 1993 oleh Sekretaris Kabinet Yohei Kono. Dalam pernyataan tersebut, Kono mengakui adanya peran militer dalam memaksa perempuan setempat untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang selama Perang Dunia II.

Dokumen tersebut dikumpulkan dari penyidikan Departemen Kehakiman demi mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengadilan kejahatan perang.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya