Semak Tumbuh Subur, Besinya Belum Kelihatan

Keinginan warga Jakarta untuk memiliki moda transportasi massal yang nyaman, monorel, tampaknya bakal kembali tertunda. Pasalnya, proyek pembangunan monorel nihil kemajuan.

Enam bulan setelah groundbreaking, tidak terlihat satu pun bangunan bertambah. Padahal, proyek dengan total investasi 1,5 juta dolar Amerika ini ditargetkan rampung pada 2016.

Kemarin, Rakyat Merdeka melongok salah satu titik lokasi pembangunan tiang monorel, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Lokasinya tak jauh dari Tugu 66, tepat di putaran ujung menuju kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di lokasi ini, Oktober tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan groundbreaking, atau peletakan batu pertama, sebagai tanda proyek monorel kembali dilanjutkan setelah mangkrak sepuluh tahun.

Namun, hingga kemarin, tidak terlihat satu pun bangunan berdiri di lokasi tersebut. Tidak ada tambahan lubang digali, apalagi pondasi ditanam di lokasi tersebut.

Lahan groundbreaking tersebut panjangnya kira-kira 50 meter dengan lebar berkisar 5 meter. Kini, keseluruhan lahan tersebut dipasang sekat dari bahan spanduk putih setinggi dua meter.

Sekat tersebut sudah dihiasi gambar sebuah kereta monorel sedang melaju dengan warna hijau. Ada tulisan “Jet Monorel”, lengkap dengan logo Pemrov DKI Jakarta, PT Waskita, dan PT Jakarta. Gambar rute perjalanan monorel jika sudah rampung juga dipampangkan di sana.

Tulisan permohonan maaf bila proyek tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas serta permohonan dukungan dalam pembangunan proyek tersebut masih terus dibentangkan seperti mengejek para pengguna jalan di sana.

Mengintip ke bagian dalam lahan, tidak ada akifitas pekerja di sana. Malahan, di lahan tersebut sudah ditumbuhi rumput lumayan tinggi. Setiap sudut lahan malah sudah ditumbuhi semak setinggi paha orang dewasa.

Di dalam lahan, dua tumpuk beton berbentuk bundar masih teronggok. Beton itu adalah penyangga alat berat saat dilakukan groundbreaking di tempat ini. Beton tersebut juga biasa digunakan untuk menguji kekuatan tanah. Di sebelahnya tergeletak rangka kayu yang sudah lapuk, dibiarkan begitu saja.

“Gak pernah terdengar ada orang kerja dari dalam,” kata Prapto, seorang karyawan swasta yang berkantor tak jauh dari lokasi tersebut.

Hal senada disampaikan Koko, seorang sekuriti gedung perkantoran yang berlokasi tak jauh dari sana . Kata dia, aktifitas pekerja sempat terlihat ketika memasang sekat-sekat di lokasi tersebut beberapa waktu lalu.

“Setelah itu kagak ada lagi yang keliatan kerja,” cetus Koko, dengan logat Betawi. “Kalau ada yang kerja kan keliatan ada mobil yang angkut-angkut material. Dulu emang ada alat berat, tapi Cuma sebentar. Paling semingguan di sana.”

Pemandangan tersebut tak jauh berbeda dengan di jalan Mas Mansyur, Karet ke arah Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di trotoar sepanjang jalan tersebut berdiri sekat-sekat setinggi dua meter berbentuk persegi dengan panjang sekitar 50 meter. Namun sayang, tidak ada aktifitas pekerja di dalam lahan yang ditutupi itu.

Dani, tukang ojek yang biasa mangkal di bawah fly over Karet mengatakan, beberapa pekerja sempat terlihat ketika memasang sekat-sekat, awal bulan lalu. Saat itu, kata dia, sedang ramai pemberitaan mangkraknya pembangunan proyek monorel. “Habis itu ngilang,” ujarnya.

Sementara itu, pihak PT Jakarta Monorail, perusahaan yang membangun proyek ini menyatakan masih sanggup untuk menuntaskan proyek monorel.

Dirut PT Jakarta Monorail, Jhon Aryananda menyatakan mandeknya pengerjaan proyek monorel di Jakarta bukan karena masalah keuangan. Proyek itu masih terkendala masalah teknis yang berkaitan dengan peraturan-peraturan.

“Ini bukan dikarenakan masalah finansial. Murni teknis dan terbentur hukum-hukum yang berlaku,” kata Jhon, seperti yang dipajang dalam website Jakarta Monorail, www.jakartamonorail.com.

PT JM merasa secara finansial mampu mengerjakan proyek monorel. Namun PT JM mengaku hingga saat ini belum mengeluarkan dana untuk proyek ini. “Kita belum keluar karena angkanya belum keluar. Mudah-mudahan sebentar lagi,” tutur John.

Dari segi kelengkapan dokumen, tambah John, PT JM telah melengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan siap melaksanakan proyek Monorel sesuai jadwal yaitu tahun 2016 untuk Jalur Hijau dan tahun 2017 untuk Jalur Biru.

Terkait proses pembayaran tiang-tiang PT Adhi Karya ( PT AK ), lanjut Jhon, saat ini pihaknya sedang menunggu selesainya proses evaluasi yang dilakukan oleh BPKP.

Rekanan PT JM, yakni China Communications Construction Company (CCCC), menyatakan siap menuntaskan proyek tersebut. Fan Yifeng, perwakilan perusahaan asal China itu mengatakan bahwa pihaknya masih berkomitmen untuk bekerja sama dengan PT Jakarta Monorail untuk membangun proyek monorel.

Ia pun menyesali tuduhan tanpa disertai fakta yang jelas mengenai ketidakmampuan finansial kami ataupun PT Jakarta Monorail.  “Dengan ini, CCCC menyatakan akan menghormati dan menjalani kewajiban kami sesuai kesepakatan dengan PT JM hingga Proyek Jakarta Monorail terealisasi dan sesuai dengan jadwal pembangunan yang ditentukan,” kata Fan Yifeng, dalam situs yang sama.

Belum Ada Kesepahaman, Pihak-Pihak Yang Mau Bangun Monorel Masih Ribut

Mandeknya proyek pembangunan monorel tak lepas dari belum adanya kesepahaman antara pihak-pihak yang terkait dalam proyek tersebut.

Setidaknya, terdapat tiga pihak yang masih saling memiliki persoalan sejak groundbreaking dilakukan pada Oktober tahun lalu. Ketiga pihak itu menyumbang terbengkalainya proses pembangunan monorel itu.

Mereka adalah Pemrov DKI Jakarta selaku pihak pemesan, PT Jakarta Monorel, perusahaan yang melanjutkan pembangunan monorel dan PT Adhi Karya, perusahaan yang membangun proyek ini.

Awalnya, proyek pembangunan monorel Jakarta dimulai pada 2004. Namun, pada 2007, pembangunannya terhenti. Pada 2012, PT Adhi Karya memutuskan untuk tidak lagi menangani proyek tersebut. Proyek pun dilanjutkan oleh Ortus Holding dengan perusahaannya PT Jakarta Monorel (JM) pada Juni 2013.

PT JM mengambil alih proyek tersebut dengan ketentuan harus membayar tiang monorel yang sudah dibangun PT Adhi Karya. Nah, saat ini, PT JM dan PT Adhi Karya sedang terlibat dalam konflik mengenai harga tiang.

PT Adhi Karya mengklaim ada sekitar Rp 193 miliar yang harus dibayarkan oleh PT JM. Namun, PT JM menuding bahwa PT Adhi Karya telah melakukan penggelembungan harga tiang. Mereka mengklaim, harga tiang yang seharusnya mereka bayarkan hanya sekitar Rp 130 miliar. Sampai sekarang, masalah ini masih belum kelar.

Dirut PT Adhi Karya Kiswo Darmawan mengatakan PT Jakarta Monorel sudah pernah berwacana membayar tiang itu. “Tapi belum ada kesepakatan. Soalnya dulu kontrak kami dalam dolar, tetapi mereka (PT JM) tidak mau ada penyesuaian kurs dengan saat ini,” kata Kiswo, awal tahun ini.

Sementara, PT JM mengatakan bersedia membayar ketika sudah ada angka resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Terkait proses pembayaran tiang-tiang PT Adhi Karya ( PT AK), saat ini kami sedang menunggu selesainya proses evaluasi yang dilakukan oleh BPKP,” kata Dirut PT JM John Aryananda.

Selain persoalan pembayaran harga tiang, proyek ini juga tersendat lantaran PT JM dianggap oleh Pemrov DKI masih belum bisa memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Salah satu syarat yang ditetapkan oleh Pemrov DKI ialah, PT JM diminta untuk tidak meminta subsidi bila gagal mencapai target penumpang. Selain itu, mencakup aspek keuangan, kajian teknis, aspek legal dan pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada kontraktor sebelumnya, PT Adhi Karya.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, PT JM belum jelas dengan rencana bisnisnya. Sementara Balai Kota masih menunggu persetujuan proses PKS. Pemprov pun mengancam, jika pembangunan Monorel tidak rampung dalam waktu 3 tahun, aset yang sudah dibangun PT JM akan jatuh ke tangan DKI.

“Ke depannya lebih menguntungkan mengembangkan MRT apa monorel? Kalau hitungannya jumlah penumpang, lebih cocok MRT. Karena keduanya kan jalurnya sama,” terang Ahok.

Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh mengungkapkan, hal yang masih dibahas soal kelanjutan megaproyek tersebut mencakup rencana realistis dan keberlangsungan proyek. Menurut dia, Pemprov terutama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih ragu soal dua hal itu. PT JM belum dinilai mempunyai rancangan kerja itu.

Monorel Kian Gelap, Wacana Metro Kapsul Mencuat

Meski proyek monorel belum dikerjakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini malah sudah menawarkan proyek transportasi lainnya.

Usul membangun jenis moda transportasi masal yang baru bernama metro kapsul itu dinilai tak bernasib lebih baik dari proyek monorel yang amsih terbengkalai.
Usulan itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut bekas Bupati Belitung itu, Metro kapsul merupakan jenis transportasi yang berbeda dengan monorel. Dari segi desainnya, metro kapsul mirip Light Traffic Center (LTC) di bandara Changi, Singapura.

Dikatakan pria yang akrab disapa Ahok itu, biaya membangun metro kapsul lebih murah dibanding dengan monorel.

“Metro kapsul hanya membutuhkan tiang pancang yang jumlahnya lebih sedikit dari monorel. Selain itu, metro kapsul juga dapat mengangkut penumpang lebih banyak jika dibandingkan dengan monorel,” terangnya.

Meski begitu, Ahok mengaku belum bisa memaparkan lebih detail soal metro kapsul. Alasannya, ia belum punya gambaran lengkapnya. “Kami masih mempelajari proposal pengajuan yang diajukan oleh perusahaan yang nantinya akan menjadi investor proyek tersebut,” imbuh Ahok.

Selain itu, lanjut dia, belum ditentukan akan melayani rute mana saja yang akan dilayani oleh metro kapsul. Dan seperti sebelumnya, dia belum mau membeberkan perusahaan yang akan menjadi investor proyek tersebut. “Aku baru dikasi lihat perencanaannya. Yang pasti investasinya lebih murah per kilometer dan penumpang lebih  banyak,” ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pembangunan monorel metro kapsul lebih murah dan feasible (layak). Meski demikian, monorel metro kapsul bukanlah pengganti monorel yang sedang digarap oleh PT Jakarta Monorail (JM).

“Untuk membangun mass rapid transit (MRT) dibutuhkan investasi Rp 900 miliar per kilometer, sedangkan monorel oleh PT Jakarta Monorel membutuhkan Rp 300-400 miliar per kilometer. Sementara itu monorel metro kapsul yang telah digunakan di Bandung dan Surabaya hanya membutuhkan investasi Rp 110 miliar per kilometer,” kata calon presiden dari PDIP ini.

Jokowi mengatakan, proyek tersebut disiapkan untuk mengisi koridor lain yang belum diisi oleh monorel maupun MRT. “Sebuah kota besar seperti Jakarta butuh puluhan koridor. MRT dan monorel kan baru dari selatan ke utara, sama timur ke barat,” ujarnya.

Konsep metro kapsul pertama kali ditawarkan oleh investor lokal. Saat ini, kata dia, Pemprov DKI masih melakukan kajian untuk melihat prospek proyek ini ke depannya. “Yang paling penting semua jenis transportasi itu saling terintegrasi yang satu dengan yang lain,” ujar dia.

Terganjal Tiga Dokumen Yang Belum Rampung

Proyek monorel dipastikan tidak akan dapat dilanjutkan, bila PT Jakarta Monorel (JM) selaku pengembang dan investor proyek ini tidak melengkapi tiga dokumen penting. Kelengkapan dokumen itu telah diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sejak tahun lalu.

Tiga dokumen yang masih belum dapat dirampungkan PT JM adalah dokumen financial crossing, dokumen kajian teknis dan dokumen legal aspek. Padahal PT JM telah diberikan tenggat waktu pada awal tahun lalu untuk melengkapi ketiga dokumen tersebut. Hingga saat ini, belum juga mampu dilengkapi oleh PT JM.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan perjanjian kerja sama (PKS) untuk melanjutkan pembangunan proyek monorel belum bisa ditandatangani kalau ketiga dokumen tersebut belum diselesaikan.

“Sampai sekarang PKS antara Pemprov DKI dengan PT JM belum saya tandatangani. Kenapa belum ditandatangani, karena kita minta syaratnya sangat ketat banget. Ada tiga syarat yang kita minta, tapi belum juga dilengkapi. Kalau itu sudah diberikan, pasti saya tandatangani, kalau tidak, ya nggak lah,” kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Februari lalu.

Meski begitu, Jokowi tetap optimistis proyek monorel akan berjalan karena transportasi massal tersebut memang dibutuhkan warga Jakarta . Juga PT JM telah melakukan testing tanah untuk pembangunan fisik.

Pemprov DKI juga sudah menanyakan langsung kepada PT JM mengenai kelanjutan proyek transportasi berbasis rel ini. Konsorsium tersebut menyatakan proyek tersebut tetap berjalan dan akan selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

“Mereka katakan ke kita, ya tetap jalan. Kan testing tanah sudah dilakukan, persiapan-persiapan seperti gambar stasiun sudah. Saya tidak mau bicara yang pesimis-pesimis, saya mau yang optimis saja,” ujarnya.

Sementara, Dirut PT JM Jhon Aryananda mengklaim bahwa pihaknya telah syarat menyerahkan dan memenuhi 15 ( lima belas) butir persyaratan yang ditentukan pemrov DKI. PT JM juga telah menyerahkan 3 (tiga) macam  dokumen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi: penyempurnaan dokumen teknis, penyempurnaan dokumen administratif, dan dokumen initial business plan pada tanggal 9 November 2013.

“Salah satu prasyarat yang termasuk dalam 15 ( lima belas) persyaratan yang ditetapkan  Pemerintah Provinsi DKI adalah kelayakan finansial. Prasyarat tersebut berupa laporan keuangan pemegang saham baru PT. JM, yaitu Ortus Infrastructure Capital Ltd, untuk dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen serta laporan kekayaan bersih (net worth) yang secara konsisten selama dua tahun anggaran terakhir dan secara agregat berjumlah paling sedikit Rp 4,5 triliun,” papar John. ***