Penyaluran subsidi yang salah sasaran dituding menjadi salah satu penyebab kegagalan program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Contohnya, subsidi BBM yang banyak dinikmati golongan ekonomi mampu. Subsidi listrik, meski bisa dibedakan tarifnya per kelas. Demikian pula subsidi pupuk, juga sering salah sasaran.
“Makin luas lahan seorang petani, makin banyak pupuk dibutuhkan, jadi dia menikmati lebih banyak subsidi. Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dulu juga begitu, banyak dinikmati orang-orang yang relatif mampu tapi mengaku miskin. Jadi target pengentasan orang miskin belum sempurna,†ujar ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Deni P Purbasari.
Selain itu, kata Deni, masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) mempunyai anggaran pengentasan rakyat miskin sendiri-sendiri tapi targetnya beda-beda.â€Akhirnya uang banyak keluar, tapi tidak fokus,†ucapnya.
Seperti diketahui, pemerintah akhirnya mengakui gagal memangkas kemiskinan sesuai target yang ditetapkan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 ditargetkan kemiskinan tahun ini tinggal 8–10 persen dari total penduduk. Namun, capaian diperkirakan mengarah 10,54–10,75 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Armida Alisjahbana mengaku target melenceng karena realisasi pertumbuhan ekonomi di bawah target APBN 2014 sebesar 6 persen.
Sebetulnya, pemerintah memiliki komitmen besar untuk menekan kemiskinan. Ini bisa dilihat dari komitmen anggaran. Sejak 2005, anggaran anti kemiskinan melonjak drastis. Alokasi anggaran anti kemiskinan meningkat dari Rp 23,4 triliun pada 2005 menjadi hampir Rp 100 triliun pada 2012, atau naik lebih dari empat kali.
Ironisnya, meskipun anggaran terus meningkat, sejak 2009 terjadi gejala berupa tumpulnya jurus-jurus anti kemiskinan dalam menurunkan jumlah warga miskin.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Harryadin Mahardika mengatakan, program pro kemiskinan yang digulirkan pemerintah tidak berjalan mulus, bahkan tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Sebaliknya, dalam tujuh tahun terakhir praktik kronikapitalisme di tanah air justru meningkat. Hal itu tercermin dari meningkatnya peringkat Indonesia dalam indeks kronikapitalisme yang dirilis The Economist belum lama ini.
Untuk itu, pemimpin masa depan seharusnya merupakan sosok yang mencintai dan peduli pada rakyat miskin, tidak cuma saat kampanye. Rakyat harus jeli memilih calon anggota legislatif dan calon pemimpin yang benar-benar mementingkan nasib masyarakat miskin.
Harryadin menuding kampanye pro kemiskinan yang digembar-gemborkan saat ini hanya slogan kosong. Terbukti, pemerintah gagal memenuhi terget RPJMN untuk turunkan tingkat kemiskinan. Bahkan, anggaran kemiskinan lebih besar dibandingkan jika dana dibagikan langsung untuk mengangkat status penduduk miskin. ***
