Berita

ilustrasi

Bisnis

Nelayan Tuntut Asuransi Biar Lebih Sejahtera

Pemerintah Diminta Konsisten
JUMAT, 21 MARET 2014 | 08:31 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kekayaan di darat nyaris habis, sektor kelautan dan perikanan jadi alternatif sumber peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, maraknya pembangunan dan eksploitasi kekayaan di darat sangat memperhatinkan, pemerintah berkomitmen memberdayakan segala upaya dalam mengolah kekayaan laut sebagai penopang ekonomi negara.

“Di tahun 2030, Indonesia diprediksi akan menjadi negara ketujuh terbesar di dunia jika bisa memberdayakan sektor perikanan dan kelautan. Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan itu,” kata Cicip di Pati, Jawa Tengah.


Komitmen itu merupakan angin segar bagi para nelayan dan pemerintah dituntut konsisten. Sebab, banyak pemburu ikan di tanah air yang kehidupannya masih jauh dari sejahtera.

Seperti yang dialami Sukarmin, nelayan asal Pati, Jawa Tengah. Untuk melaut, pria berusia 39 tahun yang biasa menjaring ikan hingga ke kawasan Kalimantan ini, membutuhkan modal mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya yang dihimpun lewat utang.

Sukarmin mengaku, untuk sekali melaut harus mengeluarkan biaya Rp 130-200 juta, buat beli enam ton solar dan perbekalan 17 ABK. Dengan kapasitas muatan kapal 50 ton, paling dia mendapat hasil kotor Rp 300 juta. Setelah dipotong modal dan lain-lain, sisanya baru bisa dibagi ramai-ramai.

Nelayan lainnya, Edi Sumanto, mengeluhkan sulitnya mencari solar karena terbatasnya jumlah SPBN/SPDN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan/Stasiun Pengisian Diesel Nelayan).

Tak jarang lelaki berusia 31 tahun ini sering menggunakan jasa calo. Ia pun harus merogoh koceknya lebih dalam untuk membayar jasa ilegal itu.

“Secara pribadi kami butuh semacam asuransi. Tahun 2013 saja sudah ada tiga kapal nelayan asal desa Juwana yang hancur diterjang cuaca buruk,” ungkapnya. ***

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya