Berita

Prabowo Tak Perlu Berkoar-koar Soal Perjanjian Batu Tulis

SELASA, 18 MARET 2014 | 23:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tak perlu meradang setelah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Joko Widodo sebagai calon presiden dari partai berlambang kepala banteng itu.

Mantan Danjen Kopassus itu pun tak perlu menarik simpati masyarakat hanya karena Megawati tidak mendukungnya sebagai capres, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Batu Tulis, khususnya poin ketujuh, yang mereka tanda tangani jelang Pilpres 2009 lalu.

"Prabowo tidak perlu emosional. Nggak perlu mengeksploitasi isu itu untuk menarik simpati masyarakat supaya dia dikesankan dizalimi. Masyakat tidak ada urusan dengan itu. Karena itu hanya soal bagi-bagi kekuasaan," jelas Direktur Eksekutif The Indonesia Reform Institute Syahrul Effendi Dasopang kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 18/3).


Menurut Syahrul, adalah hak Megawati juga untuk tidak membuka komunikasi dengan Capres Partai Gerindra itu. "Itu hak dia menutup komunikasi," sambung Syahrul.

Meski begitu, menurut Syahrul menambahkan, Megawati tetap perlu buka mulut. Mantan Presiden tersebut harus menjelaskan hal-ihwal Perjanjian Batu Tulis" versi dirinya.

"Selama ini kan kebayakan dari Gerindra. Memang ini harus di-clear-kan. Sabam Sirait (politikus PDIP) kemarin bilang nggak ada itu. Nah, supaya tidak jadi teka-teki di masyarakat dan demi untuk kelangsungsan demokrasi, Megawati harus memberikan pernyataan," tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengaku sudah meminta waktu bertemu Megawati untuk membahas Perjanjian Batu Tulis. Ia hendak mempertanyakan komitmen PDI Perjuangan atas perjanjian yang ditandatangani di atas meterai tersebut. "Kalau memang harus diakhiri, saya berharap diberi tahu. Saya sudah minta bertemu sejak beberapa bulan lalu," katanya. [zul]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya