Berita

Prabowo Tak Perlu Berkoar-koar Soal Perjanjian Batu Tulis

SELASA, 18 MARET 2014 | 23:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tak perlu meradang setelah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Joko Widodo sebagai calon presiden dari partai berlambang kepala banteng itu.

Mantan Danjen Kopassus itu pun tak perlu menarik simpati masyarakat hanya karena Megawati tidak mendukungnya sebagai capres, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Batu Tulis, khususnya poin ketujuh, yang mereka tanda tangani jelang Pilpres 2009 lalu.

"Prabowo tidak perlu emosional. Nggak perlu mengeksploitasi isu itu untuk menarik simpati masyarakat supaya dia dikesankan dizalimi. Masyakat tidak ada urusan dengan itu. Karena itu hanya soal bagi-bagi kekuasaan," jelas Direktur Eksekutif The Indonesia Reform Institute Syahrul Effendi Dasopang kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 18/3).


Menurut Syahrul, adalah hak Megawati juga untuk tidak membuka komunikasi dengan Capres Partai Gerindra itu. "Itu hak dia menutup komunikasi," sambung Syahrul.

Meski begitu, menurut Syahrul menambahkan, Megawati tetap perlu buka mulut. Mantan Presiden tersebut harus menjelaskan hal-ihwal Perjanjian Batu Tulis" versi dirinya.

"Selama ini kan kebayakan dari Gerindra. Memang ini harus di-clear-kan. Sabam Sirait (politikus PDIP) kemarin bilang nggak ada itu. Nah, supaya tidak jadi teka-teki di masyarakat dan demi untuk kelangsungsan demokrasi, Megawati harus memberikan pernyataan," tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengaku sudah meminta waktu bertemu Megawati untuk membahas Perjanjian Batu Tulis. Ia hendak mempertanyakan komitmen PDI Perjuangan atas perjanjian yang ditandatangani di atas meterai tersebut. "Kalau memang harus diakhiri, saya berharap diberi tahu. Saya sudah minta bertemu sejak beberapa bulan lalu," katanya. [zul]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya