Berita

Global

Korsel Desak Jepang Ambil Tindakan Konkret atas Kasus Perbudakan Seksual

SELASA, 18 MARET 2014 | 17:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Jepang didesak segera mengambil tindakan konkret menyelesaikan masalah kasus perbudakan seksual yang dilakukan tentaranya terhadap wanita Korea selama pendudukan pada Perang Dunia II.

"Apa yang kita sebut sebagai tindakan tulus adalah tindakan yang berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Itu berarti (Jepang) harus menyelesaikan masalah tentara Jepang (atas perbudakan) wanita penghibur (Korea)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tai-young, pada Selasa (18/3) seperti dilansir media Korea Selatan, Yonhap.

Cho menyebut bahwa pernyataan damai yang diserukan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe baru-baru ini tidak cukup untuk meredakan ketegangan bilateral kedua negara.


Pekan lalu, di hadapan komite anggaran majelis tinggi, Abe menyebut bahwa ia tak berpikir untuk merevisi permintaan maaf tahun 1993 terkait perbudakan sesksual di masa perang yang dikenal dengan 'pernyataan Kono'.

Isu terkait revisi yang akan dilakukan oleh pemerintahan Abe atas pernyataan Kono yang berkembang beberapa waktu belakangan sempat membawa ketegangan dalam hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang.

"Tidak merevisi pernyataan Kono itu sendiri tidak akan (cukup) untukmemecahkan masalah," kata Cho.

Sikap Kementerian Luar Negeri Korea Selatan itu muncul di tengah spekulasi mengenai akan dilakukannya pertemuan antara Presiden Korea Selatan Park Geun Hye dan Perdana Menteri Abe.

Namun Cho menyebut bahwa pihaknya belum mendengar adanya pembicaraan
bilateral tingkat tinggi tersebut. [zul]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya