Pemerintah Jepang didesak segera mengambil tindakan konkret menyelesaikan masalah kasus perbudakan seksual yang dilakukan tentaranya terhadap wanita Korea selama pendudukan pada Perang Dunia II.
"Apa yang kita sebut sebagai tindakan tulus adalah tindakan yang berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Itu berarti (Jepang) harus menyelesaikan masalah tentara Jepang (atas perbudakan) wanita penghibur (Korea)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tai-young, pada Selasa (18/3) seperti dilansir media Korea Selatan, Yonhap.
Cho menyebut bahwa pernyataan damai yang diserukan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe baru-baru ini tidak cukup untuk meredakan ketegangan bilateral kedua negara.
Pekan lalu, di hadapan komite anggaran majelis tinggi, Abe menyebut bahwa ia tak berpikir untuk merevisi permintaan maaf tahun 1993 terkait perbudakan sesksual di masa perang yang dikenal dengan 'pernyataan Kono'.
Isu terkait revisi yang akan dilakukan oleh pemerintahan Abe atas pernyataan Kono yang berkembang beberapa waktu belakangan sempat membawa ketegangan dalam hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang.
"Tidak merevisi pernyataan Kono itu sendiri tidak akan (cukup) untukmemecahkan masalah," kata Cho.
Sikap Kementerian Luar Negeri Korea Selatan itu muncul di tengah spekulasi mengenai akan dilakukannya pertemuan antara Presiden Korea Selatan Park Geun Hye dan Perdana Menteri Abe.
Namun Cho menyebut bahwa pihaknya belum mendengar adanya pembicaraan
bilateral tingkat tinggi tersebut.
[zul]
