Berita

michael gorbachev/reuters

Global

Gorbachev: Referendum Krimea Perbaiki Kesalahan Era Soviet

SELASA, 18 MARET 2014 | 11:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Keputusan Krimea untuk menggelar referendum dan memisahkan diri
dengan Ukraina dinilai telah memperbaiki kesalahan era Soviet. Keputusan warga Krimea tersebut tidak pantas dihukum dengan sanksi.

Begitu dikemukakan mantan pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev pada Senin (16/3).

"Sebelumnya Krimea bergabung dengan Ukraina di bawah hukum Soviet, lebih tepatnya oleh hukum partai (komunis), tanpa menanyakan orang-orang (Krimea), dan sekarang orang-orang telah memutuskan untuk memperbaiki kesalahan tersebut," kata Gorbachev.

"Sebelumnya Krimea bergabung dengan Ukraina di bawah hukum Soviet, lebih tepatnya oleh hukum partai (komunis), tanpa menanyakan orang-orang (Krimea), dan sekarang orang-orang telah memutuskan untuk memperbaiki kesalahan tersebut," kata Gorbachev.

"Ini harus disambut bukannya mendeklarasikan sanksi," sambungnya.

Ia memuji referendum tersebut dan menyebutnya sebagai cerminan aspirasi warga Krimea. Gorbachev juga mengkritisi penggunaan sanki terhadap Rusia sebagai balasan atas Refensum tersebut.

"Untuk mendeklarasikan sanksi, anda membutuhkan alasan yang sangat serius. Dan it (sanksi) harus ditegakkan oleh PBB," jelas Gorbachev seperti dilansir Russia Today.

"Kehendak rakyat Krimea dan kemungkinan unifikasi Krimea dengan Rusia sebagai wilayah konstituen bukan merupakan alasan tersebut," imbuhnya.

Untuk diketahui, menyusul referendum baru dan keputusan Krimea untuk berintegrasi dengan Rusia disambut dengan sanksi baru yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada Senin (17/3), Amerika Serikat dan Uni Eropa meberlakukan larangan visa dan pembatasan keuangan terhadap pejabat Rusia dan Krimea.

Gedung Putih menyebut bahwa tindakan Rusia terhadap Ukraina telah merusak proses demokrasi dan mengancam perdamaian. Amerika Serikat menerapkan sanksi terhadap 11 pejabat, sementara Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap 21 pejabat Rusia dan Krimea yang akan diberlakukan selama enam bulan.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya