. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dokumen yang berisi perintah pengakuan Rusia atas Krimea sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka.
Hal tersebut dilakukan menyusul pemungutan suara referendum baru yang telah digelar oleh Krimea pada Minggu (16/3). referendum yang disepakati dengan hasil lebih dari 96 persen suara tersebut sepakat untuk memisahkan diri dari Ukraina dan menginginkan integrasi dengan Rusia.
"Berdasarkan keinginan rakyat Krimea dan semua referendum Krimea yang digelar pada 16 Maret 2014, (saya memerintahkan) untuk mengakui Republik Krimea di mana kota Sevastopol memiliki status khusus, sebagai negara berdaulat dan merdeka," kata dokumen tersebut seperti dilansir media setempat, Russia Today pada Senin (17/3).
Perintah tersebut akan diberlakukan dengan segera.
Krimea sendiri telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dengan nama Republik Krimea pada Senin (17/3). Krimea telah meminta pengakuan dari PBB sebagai negara.
"Republik Krimea bermaksud membangun hubungan dengan negara lain atas dasar kesetaraan, perdamaian, kerjasama saling bertetangga, dan prinsip-prinsip kesepakatan umum lainnya dalam kerjasama politik, ekonomi, dan kebudayaan antara negara," jelas pernyataan parlemen Krimea.
Parlemen Krimea juga dengan suara bulan telah memutuskan untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke Rusia.
Dalam pemungutan suara yang digelar pada hari Minggu, sebanyak lebih dari 96 persen pemilih Krimea memilih "Yes" terhadap referendum untuk merdeka dan bergabung dengan Rusia.
Menurut kepala komisi parlemen Krimea terkait referendum, Mikhail Malyshev jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemungutan suara secara keseluruhan adalah 81,37 persen.
Lebih lanjut ia menekankan bahwa tidak ada keluhan terkait proses pemungutan suara. Hal tersebut dibenarkan dengan pernyataan pengawas internasional yang datang ke Krimea untuk mengamati proses pemungutan suara. Mereka menyebut bahwa pemungutan suara telah dilakukan dengan standar internasional.
"Dokumen-dokumen pada referendum secara penuh mencerminkan standar internasional, termasuk sifat pemungutan suara secara rahasia, terbuka dan transparan, pengawasan publik dan internasional. tindakan tersebut tidak ada pembatasan diskriminasi," kata mantan anggota parlemen Polandia yang berpartisipasi dalam pengawasan referendum, Mateusz Piskorski pada Senin (17/3).
Dengan refendum baru dan kemerdekaan Krimea, maka unit militer Ukraina yang berada di wilayah Krimea harus dibubarkan, sementara personil militer diijinakan untuk tinggal di Krimea. Selain itu, parlemen Krimea juga memutuskan bahwa properti Ukraina yang berada di wilayahnya akan menjadi milik Republik Krimea sepenuhnya.
Parlemen Krimea akan tetap menjadi badan legislatif tertinggi hingga September 2015 mendatang, atau sampai keputusan untuk mengintegrasikan diri dengan Federasi Rusia dibuat.
Sementara itu, pekan depan, Perdana Menteri Krimea Sergey Aksyonov Krimea menyebut bahwa pekan depan pihaknyaakan memperkenalkan rubel (mata uang Rusia) sebagai mata uang resmi kedua Krimea setelah hryvna (mata uang Ukraina). Penerapan mata uang ganda tersebut akan dibentuk dalam kurun waktu sekitar enam bulan.
Ia menegaskan bahwa integrasi Krimea dengan Rusia akan memakan waktu hingga satu tahun.
Keputusan parlemen daerah otonomi Krimea untuk menggelar referendum tersebut terjadi setelah adanya gelombang protes di Kiev yang melengserkan Presiden Viktor Yanukovich dan menggantikannya dengan Presiden sementara Oleksandr Turchynov. Warga Krimea menolak mengakui pemerintahan baru tersebut dan khawatir bahwa pemerintah sayap kanan tersebut tidak bisa mewakilkan kepentingan mereka.
Kekhawatiran warga Krimea dibuktikan dengan keputusan parlemen Ukraina untuk mencabut undang-undang terkait penggunaan bahasa minoritas di Ukraina. Warga Krimea menolak keputusan tersebut. Pasalhnya sebagian besar penduduk Krimea adalah etnis Rusia yang menggunakan bahasa Rusia.
[ysa]
