Pemerintah diminta konsisten melarang ekspor kayu log. Apalagi, industri mebel dan furniture dalam negeri sangat membutuhkan kepastian bahan baku.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi menganggap, jika ekspor kayu gelondongan dibuka, sama saja pemerintah tak konsisten dengan rencana peningkatan nilai tambah industri dalam negeri.
“Jika ekspor kayu gelondongan itu dibuka menunjukkan kita kurang konsisten untuk mendapatkan nilai tambah,†cetus Bayu, kemarin.
Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Soetono mengatakan, saat ini banyak desakan yang kuat dan terus-menerus oleh sekelompok kecil kalangan dunia usaha sektor kehutanan agar ekspor kayu log dibuka.
Kondisi ini, kata dia, membuat Kementerian Kehutanan mengkaji lagi membuka ekspor kayu log. Dia mengatakan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Hendrayono beralasan, ada beberapa jenis kayu tertentu yang lebih menguntungkan apabila diekspor.
Padahal, menurut Soetono, untuk menguatkan industri mebel dan furniture, maka diperlukan jaminan pasokan bahan baku dalam jangka panjang dan lestari.
“Untuk industri berbasis kayu, komitmen adanya dukungan regulasi pemerintah untuk stop ekspor bahan baku sudah tepat karena bahan baku yang kita miliki komoditas yang sangat strategis,†ujarnya di Jakarta, kemarin.
Karena itu, AMKRI mengimbau semua pihak khususnya pemerintah sebagai regulator mendukung dan membuat pertumbuhan industri ini menjadi lebih baik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang produktif, bukannya kebijakan yang kontra produktif.
Sekretaris Jenderal AMKRI Abdul Sobur mengatakan, alasan yang sering dilontarkan pihak-pihak pendukung ekspor kayu log bahwa pembukaan ekspor akan merangsang industri hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan berinvestasi. Alasannya, harga kayu domestik akan berfluktuasi mengikuti harga internasional.
Abdul mengatakan, rencana membuka kembali kran ekspor log harus dicegah karena bahan baku tersebut pada akhirnya akan diekspor habis-habisan seperti yang pernah terjadi pada bahan baku rotan.
Untuk itu, pihaknya menentang keras kebijakan ekspor log. Kebijakan ekspor log sangat bertentangan dengan program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah.
“Jika ekspor log dibuka, maka industri mebel dan kerajinan nasional gulung tikar seperti yang terjadi pada industri mebel dan kerajinan rotan beberapa tahun lalu yang saat ini masih dalam tahap recovery,†jelasnya.
Dia memberikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang tetap menolak pengkajian ekspor kayu log kembali karena industri dalam negeri sangat membutuhkan kayu log untuk mengembangkan industri pengolahan kayu di dalam negeri. Apalagi sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.
“Saat ini fokus pemerintah adalah mendorong nilai tambah mulai dari hilir. Apabila ekspor log dibuka, pemerintah khawatir industri pengolahan dalam negeri akan kembali tersendat,†katanya. ***
