Berita

ilustrasi

Bisnis

Konversi BBM Ke BBG Diusulkan Masuk APBN Tiap Tahun

Lebih Baik Digarap Salah Satu BUMN
SENIN, 17 MARET 2014 | 09:13 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Gas bumi terus dimanfaatkan negara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pemerintah berencana secepatnya menyusun kebijakan gas bumi nasional yang memetakan sumber dan kebutuhan dalam beberapa tahun mendatang.

Wakil Menteri Enerdi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, kebijakan tersebut akan menjadi dasar pembangunan infrastruktur gas ke depan.

“Kami sedang kebut penyusunan kebijakan ini. Dalam dua bulan mendatang ditargetkan selesai,” kata Susilo.


Menurut dia, gas bumi akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Ia mengaku dalam kebijakan gas nasional terdapat rencana induk (masterplan) pembangunan infrastruktur gas termasuk untuk bahan bakar gas (BBG).

Susilo menambahkan, kebijakan energi nasional akan menentukan sumber gas, baik dalam maupun luar negeri dan kebutuhannya. Sumber tidak hanya berasal dari gas, namun juga gas metana batubara seperti coal bed methane (CBM) dan biomassa. Sementara, kebutuhan ditetapkan per wilayah.

Pengamat energi dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, program konversi BBM ke BBG semestinya masuk dalam APBN setiap tahun.

APBN mengalokasikan dana setiap tahun untuk program konversi BBG yang digunakan membangun SPBG dan juga penyediaan converter kit.

Dia juga menyarankan pemerintah memberikan tugas kepada salah satu BUMN untuk menjalankan program konversi itu. Dengan demikian, program itu dapat dijalankan dengan dasar aturan dan anggaran yang jelas.

Selain itu, menurut Pri Agung, pemerintah seharusnya lebih serius dengan memiliki target yang terukur dan progesif dalam program ini, seperti membangun 30 hingga 50 unit SPBG disetiap tahunnya.

“Target itu dibangun sampai 10 tahun ke depan yang disesuaikan dengan berapa jumlah kendaraan yang ditargetkan,” ujarnya.

Dia melanjutkan, di negara yang sudah lebih dulu berhasil dalam pengembangan BBG atau energi terbarukan seperti Argentina, Pakistan atau Brasil, awalnya diinisiasi dan dimotori langsung pemerintahnya. “Setelah berjalan, barulah swasta akan lebih tertarik,” ucapnya. ***

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya