Ahok Kasih Waktu Kadis Dukcapil Sebulan Bikin RT/RW di Rusun

Penghuni rumah susun yang disediakan Pemprov DKI harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Hal ini untuk meminimalisir oknum nakal yang hendak memperjualbelikan rusun secara ilegal.

"Yang masuk rusun semua harus sesuai dengan KTP. Jadi saya punya dua alat untuk mengontrol semua yang pindah ke rusun. Kalau kamu nolak pindah KTP, pasti rumahnya ada dua. Kalau gitu saya coret," tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (6/3).

Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI juga akan membentuk RT dan RW di sejumlah rusun yang tersedia. Nantinya, keberadaan RT dan RW ini mempermudah warga memperoleh KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di masing-masing domisili rusun.

"Begitu warga masuk rusun, berdasarkan surat perjanjian (SP) dengan UPT Rusunawa, Dukcapil langsung membuatkan KTP buat Anda sesuai dengan unit rusun," papar pria yang akrab disapa Ahok ini.

Yang jelas, ia tak ingin alih sewa unit rusun kembali terulang. Nantinya setiap satu tower atau blok rusun dijadikan satu RT dan delapan tower dijadikan sebagai satu RW. Dengan demikian, warga tidak akan bisa memiliki KTP ganda. Pola ini akan diterapkan di Rusun Marunda, Rusun Muara Baru, Rusun Pinus Elok, juga lainnya.

Ahok meminta agar Kepala Dinas Dukcapil, Purba Hutapea serta seluruh walikota setempat segera membentuk RT dan RW sesuai instruksi. Sehingga, pembuatan KTP warga dapat segera dilaksanakan.

"Saya minta mereka dukcapil kerja sekarang. Secepatnya. Bulan depan saya udah mau cek," pintanya.

Warga penghuni rusun juga tidak seenaknya pindah domisili. Sebelum mengabulkan izin pindah, warga bersangkutan akan diinterogasi terlebih dahulu secara intensif.

"Jadi nggak bisa lagi main pindah-pindahin warga begitu aja. Kalau ada KTP pasti susah pindahnya," jelas Ahok.[wid]