Berita

Dahnil Anzar Simanjuntak

Pemerintahan Pasca SBY Jangan Lagi 'Rabun Jauh'

SENIN, 03 MARET 2014 | 15:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintahan Indonesia mendatang pasca rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus keluar dari model kebijakan ekonomi yang miopik alias rabun jauh.

"Yaitu, kebijakan yang terjebak pada term jangka pendek," ujar ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi Pesan Kunci "Indonesia Pasca SBY" yang digelar Rakyat Merdeka Online di kawasan Cikini, Jakarta kemarin.

Menurut dia, pasca SBY, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Pertama, lebih dari 80% sumber daya alam dikuasai asing. Oleh sebab itu, butuh presiden yang berani melawan dominasi pembajakan SDA tersebut.


Kedua, ketahanan pangan yang masih lemah. Dia menjelaskan, impor di subsektor peternakan saja sepanjang 2013 meningkat sebesar 60 persen. Sementara untuk impor pangan lain meningkat sebesar 29 persen lebih.

"Hal ini terjadi karena perspektif rabun jauh dalam kebijakan ekonomi kita masih diidap, sehingga ketika pasokan kurang, kita tidak punya pilihan selain impor," beber dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten ini.

Namun sayangnya, kebijakan substansi jangka panjang seperti revitalisasi pertanian, hanya berhenti pada tingkat retorika. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya