Revisi skema kerja sama dalam butir-butir kesepakatan dalam ASEAN Economy Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) yang akan berlaku pada 2015 hanya bisa dilakukan bila presiden Indonesia memiliki visi dan karakter kuat.
Selain itu, presiden juga harus punya kapasitas dalam memahami dan memecahkan masalah ekonomi. Tanpa persyaratan seperti itu, Indonesia hanya akan jadi ‘bulan-bulanan’ negara-negara lain, termasuk di kalangan ASEAN sendiri.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, DR Rizal Ramli pada diskusi Asean Economy Community 2015, bertema Peran Masyarakat & Mahasiswa dalam Menghadapi AEC 2015, yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung, Sabtu (1/3).
Menurut tokoh yang saat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Semen Gresik berhasil mendongkrak laba Semen Gresik Grup dengan cepat, seharusnya para pejabat Indonesia lebih teliti dalam menandatangani berbagai kesepakatan regional atau internasional.
Dalam konteks kerja sama ekonomi, apalagi perdagangan bebas, mereka tidak boleh asal tandatangan secara gelondongan. Harus dilihat plus-minusnya secara sektor per sektor.
Di sisi lain, kata tokoh yang pernah menyelamatkan PT PLN dari kebangkrutan, lagi-lagi tanpa mengguyur uang sedikit pun itu, sebaiknya Indonesia tidak buru-buru meliberalisasi sektor keuangan. Bank-bank yang sepintas seperti kuat, ternyata meraih untung besar karena tingginya spread antara cost of money dengan suku bunga kredit. Jika sektor keuangan dibebaskan, bisa dipastikan akan banyak menimbulkan masalah.
Sebelumnya, Rizal menegaskan, Indonesia harus merenegosiasi ulang butir-butir substansi dalam AEC. Pasalnya, tidak semua komoditas dan jasa kita mampu bersaing secara bebas di pasar ASEAN. Karena itu, renegosiasi ini harus dilakukan agar bangsa dan rakyat Indonesia tidak dirugikan karena hanya menjadi pasar produk dan jasa negara-negara ASEAN.
[zul]
