Berita

boediono

Hukum

Demokrat Tolak Semua Opsi Pemanggilan Boediono

KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 | 14:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tim Pengawas Penanganan Kasus Bailout Bank Century DPR menyiapkan empat opsi pemanggilan ketiga terhadap Boediono setelah untuk kedua kalinya mantan Gubernur Bank Indonesia itu menolak panggilan Timwas.

Demokrat menolak semua opsi tersebut.

"Demokrat jelas sikapnya, bahwa pemanggilan itu sangat tidak setuju. Karena Demokrat merasa subtansi apa yang sudah dibutuhkan dari Pak Boediono itu sudah jelas," jelas anggota Timwas Century dari Demokrat Achsanul Qosasi kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 27/2).


Karena, jelas anggota Komisi XI DPR ini, Wakil Presiden tersebut sudah dua kali diundang ke DPR. Pertama, saat Pansus masih bergulir, yang kedua Timwas.

"Pak Boediono sudah menyampaikan semuanya. Makanya saya katakan kepada teman-teman, janganlah melakukan pemaksaan dengan berlindung di balik kewenangan parlemen. Saya tidak sepakat, saya akan lawan. Karena itu tidak mencerminkan asiprasi rakyat," jelasnya.

Terkait pernyataan Boediono bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mengucurkan dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan hal yang baru.

"Dari dulu UU-nya begitu bahwa LPS bertanggung jawab kepada presiden. Bukan hal yang baru. Apa yang disampaikan Pak Boediono itu memang sesuai UU," tegasnya terkait salah satu hal yang ingin diklarifikasi oleh Timwas kepada Boediono.

Sebelumnya, anggota Timwas Century Prof. Hendrawan Supratikno menjelaskan, ada empat opsi terkait pemanggilan ketiga Boediono. Pertama, surat panggilan ketiga dilayangkan sekaligus meminta Kepolisian untuk mendatangkan Boediono. "Kedua, pemanggilan ketiga sambil meminta Satpam DPR dengan pengawalan Kepolisian mendatangkan Pak Boed," jelas politikus senior PDIP ini.

Ketiga, kembali melayangkan surat panggilan ketiga. Tapi waktunya dimundurkan sampai setelah tanggal 20 Oktober 2014. Artinya setelah Boediono tidak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden.

"Keempat, mengadakan pertemuan di satu tempat yang sifatnya netral agar Pak Boed nyaman karena yang bersangkutan tidak merasa diadli. Pertemuan itu sifatnya silaturrahmi kebangsaan," demikian Hendrawan. [zul]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya