Berita

boediono

Hukum

Demokrat Tolak Semua Opsi Pemanggilan Boediono

KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 | 14:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tim Pengawas Penanganan Kasus Bailout Bank Century DPR menyiapkan empat opsi pemanggilan ketiga terhadap Boediono setelah untuk kedua kalinya mantan Gubernur Bank Indonesia itu menolak panggilan Timwas.

Demokrat menolak semua opsi tersebut.

"Demokrat jelas sikapnya, bahwa pemanggilan itu sangat tidak setuju. Karena Demokrat merasa subtansi apa yang sudah dibutuhkan dari Pak Boediono itu sudah jelas," jelas anggota Timwas Century dari Demokrat Achsanul Qosasi kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 27/2).


Karena, jelas anggota Komisi XI DPR ini, Wakil Presiden tersebut sudah dua kali diundang ke DPR. Pertama, saat Pansus masih bergulir, yang kedua Timwas.

"Pak Boediono sudah menyampaikan semuanya. Makanya saya katakan kepada teman-teman, janganlah melakukan pemaksaan dengan berlindung di balik kewenangan parlemen. Saya tidak sepakat, saya akan lawan. Karena itu tidak mencerminkan asiprasi rakyat," jelasnya.

Terkait pernyataan Boediono bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mengucurkan dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan hal yang baru.

"Dari dulu UU-nya begitu bahwa LPS bertanggung jawab kepada presiden. Bukan hal yang baru. Apa yang disampaikan Pak Boediono itu memang sesuai UU," tegasnya terkait salah satu hal yang ingin diklarifikasi oleh Timwas kepada Boediono.

Sebelumnya, anggota Timwas Century Prof. Hendrawan Supratikno menjelaskan, ada empat opsi terkait pemanggilan ketiga Boediono. Pertama, surat panggilan ketiga dilayangkan sekaligus meminta Kepolisian untuk mendatangkan Boediono. "Kedua, pemanggilan ketiga sambil meminta Satpam DPR dengan pengawalan Kepolisian mendatangkan Pak Boed," jelas politikus senior PDIP ini.

Ketiga, kembali melayangkan surat panggilan ketiga. Tapi waktunya dimundurkan sampai setelah tanggal 20 Oktober 2014. Artinya setelah Boediono tidak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden.

"Keempat, mengadakan pertemuan di satu tempat yang sifatnya netral agar Pak Boed nyaman karena yang bersangkutan tidak merasa diadli. Pertemuan itu sifatnya silaturrahmi kebangsaan," demikian Hendrawan. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya