Berita

boediono

Hukum

Demokrat Tolak Semua Opsi Pemanggilan Boediono

KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 | 14:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tim Pengawas Penanganan Kasus Bailout Bank Century DPR menyiapkan empat opsi pemanggilan ketiga terhadap Boediono setelah untuk kedua kalinya mantan Gubernur Bank Indonesia itu menolak panggilan Timwas.

Demokrat menolak semua opsi tersebut.

"Demokrat jelas sikapnya, bahwa pemanggilan itu sangat tidak setuju. Karena Demokrat merasa subtansi apa yang sudah dibutuhkan dari Pak Boediono itu sudah jelas," jelas anggota Timwas Century dari Demokrat Achsanul Qosasi kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 27/2).


Karena, jelas anggota Komisi XI DPR ini, Wakil Presiden tersebut sudah dua kali diundang ke DPR. Pertama, saat Pansus masih bergulir, yang kedua Timwas.

"Pak Boediono sudah menyampaikan semuanya. Makanya saya katakan kepada teman-teman, janganlah melakukan pemaksaan dengan berlindung di balik kewenangan parlemen. Saya tidak sepakat, saya akan lawan. Karena itu tidak mencerminkan asiprasi rakyat," jelasnya.

Terkait pernyataan Boediono bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mengucurkan dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan hal yang baru.

"Dari dulu UU-nya begitu bahwa LPS bertanggung jawab kepada presiden. Bukan hal yang baru. Apa yang disampaikan Pak Boediono itu memang sesuai UU," tegasnya terkait salah satu hal yang ingin diklarifikasi oleh Timwas kepada Boediono.

Sebelumnya, anggota Timwas Century Prof. Hendrawan Supratikno menjelaskan, ada empat opsi terkait pemanggilan ketiga Boediono. Pertama, surat panggilan ketiga dilayangkan sekaligus meminta Kepolisian untuk mendatangkan Boediono. "Kedua, pemanggilan ketiga sambil meminta Satpam DPR dengan pengawalan Kepolisian mendatangkan Pak Boed," jelas politikus senior PDIP ini.

Ketiga, kembali melayangkan surat panggilan ketiga. Tapi waktunya dimundurkan sampai setelah tanggal 20 Oktober 2014. Artinya setelah Boediono tidak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden.

"Keempat, mengadakan pertemuan di satu tempat yang sifatnya netral agar Pak Boed nyaman karena yang bersangkutan tidak merasa diadli. Pertemuan itu sifatnya silaturrahmi kebangsaan," demikian Hendrawan. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya