Berita

boediono

Hukum

Demokrat Tolak Semua Opsi Pemanggilan Boediono

KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 | 14:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tim Pengawas Penanganan Kasus Bailout Bank Century DPR menyiapkan empat opsi pemanggilan ketiga terhadap Boediono setelah untuk kedua kalinya mantan Gubernur Bank Indonesia itu menolak panggilan Timwas.

Demokrat menolak semua opsi tersebut.

"Demokrat jelas sikapnya, bahwa pemanggilan itu sangat tidak setuju. Karena Demokrat merasa subtansi apa yang sudah dibutuhkan dari Pak Boediono itu sudah jelas," jelas anggota Timwas Century dari Demokrat Achsanul Qosasi kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 27/2).


Karena, jelas anggota Komisi XI DPR ini, Wakil Presiden tersebut sudah dua kali diundang ke DPR. Pertama, saat Pansus masih bergulir, yang kedua Timwas.

"Pak Boediono sudah menyampaikan semuanya. Makanya saya katakan kepada teman-teman, janganlah melakukan pemaksaan dengan berlindung di balik kewenangan parlemen. Saya tidak sepakat, saya akan lawan. Karena itu tidak mencerminkan asiprasi rakyat," jelasnya.

Terkait pernyataan Boediono bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mengucurkan dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan hal yang baru.

"Dari dulu UU-nya begitu bahwa LPS bertanggung jawab kepada presiden. Bukan hal yang baru. Apa yang disampaikan Pak Boediono itu memang sesuai UU," tegasnya terkait salah satu hal yang ingin diklarifikasi oleh Timwas kepada Boediono.

Sebelumnya, anggota Timwas Century Prof. Hendrawan Supratikno menjelaskan, ada empat opsi terkait pemanggilan ketiga Boediono. Pertama, surat panggilan ketiga dilayangkan sekaligus meminta Kepolisian untuk mendatangkan Boediono. "Kedua, pemanggilan ketiga sambil meminta Satpam DPR dengan pengawalan Kepolisian mendatangkan Pak Boed," jelas politikus senior PDIP ini.

Ketiga, kembali melayangkan surat panggilan ketiga. Tapi waktunya dimundurkan sampai setelah tanggal 20 Oktober 2014. Artinya setelah Boediono tidak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden.

"Keempat, mengadakan pertemuan di satu tempat yang sifatnya netral agar Pak Boed nyaman karena yang bersangkutan tidak merasa diadli. Pertemuan itu sifatnya silaturrahmi kebangsaan," demikian Hendrawan. [zul]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Pendaftaran MagangHub Angkatan II Batch 1 Masih Dibuka, Begini Caranya

Kamis, 23 Juli 2026 | 05:59

Sesat Pikir Program MBG

Kamis, 23 Juli 2026 | 05:45

Demi Lunasi Utang Pinjol, Seorang Wanita Hampir Disetubuhi Debt Collector

Kamis, 23 Juli 2026 | 05:18

Cinta dan Benci Indonesia

Kamis, 23 Juli 2026 | 04:59

Saatnya Generasi Milenial Tampil Tentukan Nasib Bangsa di Pemilu 2029

Kamis, 23 Juli 2026 | 04:40

Sumpah Sudaryono dan Donny

Kamis, 23 Juli 2026 | 04:20

49 Startup Binaan IPB University Didorong jadi Produk Unggulan Nasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 03:50

Prabowo-Anies Flagships

Kamis, 23 Juli 2026 | 03:25

TelkomGroup Perkuat Peran Penggiat Budaya Lewat CAMG 2026

Kamis, 23 Juli 2026 | 02:59

Negara OKI Didesak Bantu Iran Hadapi Agresi AS dan Israel

Kamis, 23 Juli 2026 | 02:45

Selengkapnya