Berita

ilustrasi

Capres Demokrat Dukung Masyarakat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa

RABU, 19 FEBRUARI 2014 | 07:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Peserta-peserta Konvensi Partai Demokrat terus menyoroti pro dan kontra pembangunan pelabuhan komersil dan reklamasi pulau di kawasan Teluk Benoa, Bali Selatan.  Hayono Isman misalnya, mendukung masyarakat Bali yang menolak rencana reklamasi Tanjung Benoa itu dengan alasan mempertahankan budaya lokal.

"Masyarakat setempat mempertimbangkan kelestarian adat budayanya sehingga pemerintah harus menghentikan reklamasi di Tanjung Benoa," ujar Hayono dalam keterangannya yang diterima pagi ini (Rabu, 19/2).

Rencana reklamasi di perairan Tanjung Benoa seluas 838 hektare, yang ditolak  masyarakat setempat dikabarkan telah mendapat lampu hijau dari Gubernur Bali melalui Surat Keputusan (SK) Nomor : 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tertanggal 26 Desember 2012.


Masyarakat menolak karena menilai reklamasi Tanjung Benoa akan menimbulkan bencana banjir (rob) bagi pemukiman warga, sarana wisata sekitar, bahkan Bandara Internasional Ngurah Rai karena Benoa merupakan tempat mengalir empat daerah aliran sungai yang kehilangan fungsi penampung air.

Namun, pihak Manajemen Artha Graha Network yang memiliki rencana reklamasi Tanjung Benoa memastikan proyek itu bertujuan membangun obyek wisata baru untuk membangkitkan pariwisata setempat dan menyerap tenaga kerja. Reklamasi berencana membuat beberapa pulau buatan di dalam teluk sekitar Pulau Pudut dengan investasi senilai tiga miliar Dolar AS. Karena itu, tidak akan mengganggu aktivitas nelayan dan memastikan 50 persen dari total area seluas 700 hektare sebagai kawasan pepohonan dan aliran air.

Hayono mengingatkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia tidak akan terlepas dari penanaman budaya dan adat istiadat. Warga Bali, dia mencontohkan, memiliki karakter budaya yang kuat karena telah terbentuk sejak lama dari nilai dan norma masyarakat.

Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR itu mengakui kualitas SDM di Indonesia tertinggal dari negara lain karena menjauhi adat istiadat Pancasila. Namun, Hayono optimis SDM di Indonesia memiliki potensi tinggi dan mengalami peningkatan secara kualitas jika dikelola dengan baik berdasarkan budaya berlandaskan Pancasila.

"Saya apresiasi masyarakat Bali yang tetap mempertahankan budaya lokal meskipun daerah tersebut didatangi wisata dalam negeri dan mancanegara," demikian Hayono yang kemarin di Bali mengikuti debat kandidat Capres Demokrat. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya