Sebagai lembaga penyiaran publik, masyarakat juga dirugikan akibat anggaran TVRI sebesar Rp 627 miliar masih dibintangi Komisi I DPR.
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR, Hayono Isman, dalam pesan singkat yang diterima redaksi, (Selasa, 18/2).
Tanda bintang adalah istilah di kalangan pemerintahan terhadap mata anggaran negara yang masih dipermasalahkan atau dianggap bermasalah, sehingga masih harus dibahas mendalam.
Hayono menjelaskan, permasalahan antara Dewan Pengawas
TVRI dengan Komisi I DPR karena persoalan perbedaan pendapat, namun tidak boleh mengganggu kepentingan publik.
"Kita boleh berbeda pendapat. Tapi jangan mengorbankan kepentingan publik," ujar Hayono saat mengunjungi Stasiun
TVRI Bali sebelum mengikuti debat Konvensi Capres Demokrat.
Karena itu, capres Konvensi Demokrat ini berharap koleganya di Komisi I DPR itu itu tidak menahan anggaran operasional Lembaga Penyiaran Publik tersebut. Mantan Menpora ini sendiri menyampaikan tekadnya memperkuat
TVRI dan
RRI.
"Komisi I DPR telah mengajukan RUU soal status
TVRI dan
RRI untuk memperkuat keberadaan mereka dalam sisi anggaran operasional, berujung pula pada peningkatan kualitas SDM dan penyiaran publik," tandas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
[zul]
