Umat manusia saat ini menganggap sebagai kaum beradab. Mereka mengklaim menjunjung nilai-nilai kebajikan, dan penegakan hukum. Tapi sayangnya, tidak bisa menyelesaikan konflik dan peperangan.
"Bayangkan sebuah negara yang seluruh penduduknya bersenjata dan mereka akan mulai membunuh satu sama lain hanya karena cekcok mulut," jelas mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada acara launching kedua Mahathir Global Peace School dan kuliah umum "Global Peace and Conflict Resolution" di Kuala Lumpur, Malaysia (Senin, 17/2).
MGPS merupakan kerja sama Perdana Global Peace Foundation dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain Mahathir hadir sebagai pembicara, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
"Bayangkan dunia ini penuh dengan senjata. Tidak suka opininya, ditembak. Banyak orang yang dibunuh. Karena saat ini era perang. Karena masa perang, yang membunuh banyak orang mendapatkan penghargaan dan disebut pahlawan," sambung Mahathir dengan nada miris.
Karena itu, tegas Mahathir, kita harus mencegah peperangan. Karena tidak logis, pembunuh seorang harus dihukum, sementara pembunuh ratusan orang dianggap pahlawan. "Karena itu kita mulai berkampanye perang adalah sebuah kriminal," ungkap pendiri Perdana Global Peace Foundation ini.
MGPS ini digelar selama dua pekan mulai tanggal 17 Februari (hari ini) sampai 1 Maret mendatang untuk mengeksplore strategi menciptakan perdamaian lewat pendidikan dan saling memahami antar kebudayaan. Sejumlah tokoh lainnya juga akan mengisi short course tersebut seperti pemikir dan aktivis perdamaian Johan Galtung; President of the International Movement for a Just World (JUST) Dr. Chandra Muzaffar; dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.
Mahathir bersyukur kampanye perang adalan kriminal mendapat sambutan. "Betapa senangnya saya, sekarang Global Peace School menyebar di Indonesia dan peluncuran kedua di Malaysia," tandasnya.
Sementara itu, Din Syamsuddin menjelaskan, mempromosikan perdamaian memang harus melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk warga, pemerintah, pihak keamanan, ormas keagamaan dan kaum intelektual. Sedangkan pelaksanaan MGPS ini, bagi Din, bukan saja hasil kerja sama PGPF dan UMY. Tapi itu juga menunjukkan bukti harmoni di antara kedua negara asal lembaga tersebut.
[zul]
