Demokrat Berharap Tak Ada Unsur Politik di Balik Pencekalan Sutan dan Tri

Partai Demokrat tidak mempersoalkan ada kadernya yang dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai bintang mercy mendukung sepenuhnya penuntasan kasus suap SKK Migas.

"Kita menghormati hukum. Silahkan penegakan hukum dijalankan. Tetapi, kami tentunya mengharapkan jangan bias politisasi menjelang pileg ini," ujar Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie usai menghadiri diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (16/2).

Marzuki berharap tidak ada motif politik di balik pencekalan rekan separtainya Sutan Bhatoegana yang menjabat Ketua Fraksi Komisi VII DPR dan Tri Yulianto selaku anggota Komisi VII, dua kader Demokrat yang diduga menerima aliran dana dari terdakwa suap SKK Migas Rudi Rubiandini.

Pasalnya, mendekati Pemilu 2014, tidak menutup kemungkinan penegakan hukum yang dilakukan KPK mendapat intervensi politik.

"Jangan konotasinya ini sudah masuk politisasi, ini kita prihatin. Apalagi, dicekal kemudian dilepas tidak jelas juntrungannya. Karena itu, kewenangan yang dimiliki KPK kita hargai," jelasnya.

Karenanya, Partai Demokrat meminta agar unsur pimpinan KPK tidak sampai terintervensi politik dalam menangani sebuah kasus korupsi.

"Ini saya sarankan kepada teman-teman komisioner KPK supaya mereka paham tentang ini. Mereka ini waktu menjadi pimpinan KPK datang semua kok ke pimpinan partai. Jangan sekarang ini seolah-olah merasa tidak tahu diri. Seolah-olah ya, anda kutip seolah-olah," demikian Marzuki.[wid]