Pemerintah Jepang harus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah perbudakan seks semasa pendudukan tentara negeri Matahari Terbit itu di Korea Selatan dan negara lainnya.
Hal tersebut disampaikan mantan Perdana Menteri Jepang, Tomiichi Murayama ketika memberikan pidatonya di majelis nasional Korea Selatan pada Rabu (12/2).
Tomiichi Murayama merupakan Perdana Menteri Jepang ke-81 yang menjabat pada tahun 1994 hingga 1996. Pada tahun 1995, Murayama pernah menyampaikan pidato permintaan maaf atas kekejaman tentara Jepang selama Perang Dunia II. Permintaan maaf tersebut dikenal dengan istilah 'pernyataan Murayama' dan disampaikan dalam peringatan 50 tahun berakhirnya Perang Dunia II.
Murayama juga menyebut bahwa ia yakin Perdana Menteri Jepang saat ini, Shinzo Abe akan menghormati 'pernyataan Murayama' . Hal tersebut diungkapkan Murayama di tengah kekhawatiran Korsel jika Abe akan menolak mewarisi permintaan maaf tersebut yang juga pernah dimunculkan pada tahun 1993 oleh Sekretaris Kabinet Yohei Kono.
"Perdana Menteri Abe pernah mengatakan di parlemen bahwa ia mewarisi pernyataan Murayama. Saya menghormati dan percaya dia akan melaksanakannya," jelas Murayama seperti dilansir media Korea Selatan,
Yonhap.
Permintaan maaf semacam itu telah lama dijadikan dasar pertimbangan bagi Korsel untuk menjalin hubungan bilateral dengan Jepang.
Hubungan antara Korsel dan Jepang diliputi sejumlah ketegangan. Salah satu pemicu ketegangan utama adalah penolakan Jepang untuk menyelesaikan masalah perbudakan seks serta sejumlah kekejaman yang pernah dilakukan oleh tentaranya selama periode 1910 hingga 1945, yakni ketika Jepang menduduki wilayah Semenanjung Korea. Pemicu ketegangan lainnya adalah klaim Jepang atas pulau paling timur Korsel, yakni Dokdo.
Murayama menyebut bahwa perbudakan seksual yang dilakukan oleh Jepang terhadap wanita-wanita di Korea dan negara Asia lainnya selama masa Perang Dunia II merupakan "kesalahan yang tak dapat terlukiskan'.
Korsel telah mendesak Jepang untuk bertanggung jawab atas nasib para wanita yang pernah menjadi korban budak seks. Mengingat sebagian besar korban telah berusia di atas 80 tahun dan mungkin bisa lebih dahulu meninggal sebelum mendapatkan kompensasi dan permintaan maaf dari Jepang.
Murayama menegaskan bahwa Korsel dan Jepang harus bersama-sama menghadapi sejarah demi memperbaiki hubungan.
"Bila kita ingin memperbaiki ketegangan, pertama-tama kita harus menyesali hubungan yang pernah dibangun di masa lalu dan memberikan perhatian pada hubungan yang akan dibangun di masa depan," jelasnya.
[wid]
