Berita

dahlan iskan/net

Kader PD Mendukung karena Dahlan Iskan Siap Hukum Maksimal Koruptor

SELASA, 11 FEBRUARI 2014 | 08:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dahlan Iskan punya komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi kalau terpilih sebagai Presiden RI. Karena itulah, sebagian elit Partai Demokrat mendukungnya dalam Konvensi calon presiden yang digelar partai penguasa tersebut.

Pengurus DPP Partai Demokrat, Mohamad Sukri, mengaku sudah membuat komitmen dengan Dahlan Iskan. Karena persepsi mereka sama dalam pemberantasan korupsi. Tekad Sukri kalau terpilih menjadi anggota DPR adalah merevisi UU Tipikor didukung Menteri BUMN tersebut.

"Fokus (revisi) pada dua hal. Koruptor mendatang harus dipidana dan diperdata. Perdatanya adalah harta koruptor harus dirampas oleh negara dan dikembalikan untuk rakyat. Pidananya, koruptor harus dihukum maksimal. Ini adalah komunikasi politik yang saya bangun dan sama dengan persepsi beliau," ujar Sukri kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 11/2).


Dia mengakui, pemiskinan koruptor sudah mulai dilakukan KPK, dengan menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, menurutnya lagi, hal itu tidak cukup makanya harus tetap dikuatkan. "Untuk mendukung ke arah itu, KPK harus dipermanenkan, bukan hanya ad hoc. Jadi bila perlu (koruptor) dihukum mati," tegas caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 8, yang meliputi Cirebon dan Indramayu ini.

Ketua Umum DPN Koalisi Rakyat Demokrat ini mengaku sudah pernah didekati oleh sejumlah peserta Konvensi lainnya. Cuman, tidak ada yang secara tegas mengamini dan mendukung komitmen soal pemberantasan korupsi yang ia ajukan tersebut.

"Sementara Dahlan berani mengatakan, bahkan dia sampaikan pada pidato waktu pembukaan acara Konvensi di hotel Sahid. Saya sangat apresisasi. Saya secara pribadi dengan gerbong saya mendukung Pak DI,"  demikian Ketua DPN Dekopin Pusat ini. [zul]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya