Berita

Hukum

KPK Dalami Permainan Akil di Pilkada Bali

KAMIS, 06 FEBRUARI 2014 | 22:24 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami berbagai laporan adanya dugaan permainan Akil Mochtar dalam berbagai sengketa pilkada lain, salah satunya Pilkada Provinsi Bali yang dilaporkan Forum Masyarakat dan Cinta Bali.

Jurubicara KPK Johan Budi mengatakan sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali merupakan salah satu kasus yang tengah dikembangkan oleh komisi pihaknya, dari beberapa sengketa pilkada lain di luar Pulau Jawa yang ditangani Akil selaku hakim Mahkamah Konstitusi.

"Sedang ditelaah," kata Johan kepada wartawan (Kamis, 6/2).


Dia membenarkan berdasarkan informasi dari pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, ada informasi atau laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Akil dalam pilkada daerah lain. Yang pasti, katanya, KPK perlu mendalami apakah valid atau tidak.

"Harus melalui proses telaah," katanya.

Nantinya, kata Johan, jika dari hasil penelaahan tim menemukan adanya bukti yang cocok perihal permainan Akil dalam pusaran kasus sengketa yang tengah ditanganinya, maka kasus tersebut bisa dinaikkan ke dalam tahap penyelidikan.

''Bisa (dinaikkan ke tahap penyelidikan), tetapi tergantung hasil telaah apakah valid atau enggak informasinya. Kalau ternyata bahan-bahan itu berkaitan dengan yang sedang disidik, bisa saja langsung dilakukan penyelidikan lebih lanjut,'' tandasnya.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya