Berita

ical-sby/net

Politik

Kata Akbar Tanjung, Pencapresan Ical Bisa Dibatalkan Lewat Rapimnas

RABU, 05 FEBRUARI 2014 | 19:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Elektabilitas Capres dari Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) masih juga jeblok. Survei terbaru yang dirilis Indonesia Research Center (IRC) awal Februari lalu menyebut elektabilitas ARB hanya 6 persen, tertinggal jauh dari Joko Widodo (31 persen), Prabowo Subianto (14 persen), dan Wiranto (13,6 persen).

Meski pencapresan ARB diputuskan melalui Rapimnas Golkar, tapi masih ada jalan untuk membatalkannya.

"Instansi yang bisa mengubah itu (pencapresan ARB) adalah rapimnas lagi," jelas Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung saat berkunjung ke redaksi Rakyat Merdeka, di Gedung Graha Pena Jakarta (Rabu, 5/2).


Akbar menjelaskan Golkar akan mengatur strategi jelang pemilu presiden (pilpres) dengan menggelar pertemuan pasca penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) dan menjelang pilpres.

"Saya usulkan adakan pertemuan dengan dua alasan. Pertama agar kita mengatur strategi untuk menghadapi pilpres. Kedua adalah untuk melakukan evaluasi pemilu legislatif," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, jelas Akbar, bukan tidak mungkin muncul opsi-opsi baru terutama dipengaruhi oleh hasil pileg yang dapat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan terkait pencapresan Ical.

"Kalau elektabilitas tinggi, tidak ada alasan untuk tidak mendukung calon presiden," demikian Akbar.[dem]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya