Berita

akbar tanjung/net

Politik

PEMILU 2014

Punya Sejarah, Koalisi Golkar-PDIP Bukan Tak Mungkin Dijajaki Kembali

RABU, 05 FEBRUARI 2014 | 18:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Partai Golkar dan PDI Perjuangan memiliki sejarah koalisi pada Pemilu 2004 lalu. Bentuk koalisi tersebut terutama terlihat ketika Golkar sepakat mendukung pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi di putaran kedua Pilpres 2004.

"Kalau koalisi PDIP dan Golkar sudah pernah tahun 2004. Putaran kedua pilpres, kita berdiskusi sampai tengah malam, Golkar tentukan kasih dukungan ke Mega-Hasyim," jelas Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung ketika bertandang ke redaksi Rakyat Merdeka Grup di Jakarta (Rabu, 5/2).

Ia menyebut bahwa dukungan tersebut muncul atas dasar pertimbangan bahwa Megawati merupakan sosok yang dibentuk dari sistem kepartaian.


"Dalam perubahan yang kita lakukan dalam kehidupan reformasi demokrasi, kepemimpinan nasional adalah orang yang memang dibesarkan di dalam produk kepartaian," jelasnya.

"Mega sebagai Ketua Umum PDIP dan calon presiden lebih relevan," lanjutnya.

Lebih lanjut Akbar menyebut bahwa saat itu Golkar dan PDIP juga telah membentuk koalisi kebangsaan agar mempersiapkan kehidupan politik untuk membangun dua sisi kekuatan, yakni sisi pemerintah dan kekuatan penyeimbang. Akan tetapi koalisi kebangasaan tersebut tak terlaksana ketik Jusuf Kalla (JK) menjabat wakil presiden dan menjadi ketua umum Golkar.

"Tapi yang menang adalah SBY. Waktu itu kita sudah mempersiapkan jadi kekuatan penyeimbang. Tapi yang terjadi ketika Munas Golkar, yang menang adalah Jusuf Kalla. Dia jadi Ketua Umum dan bawa nama Golkar jadi kekuatan pendukung pemerintah," bebernya.

Sejarah koalisi yang pernah dibentuk antara partai beringin dan partai banteng moncong putih tersebut bukan tidak mungkin kembali dijalin pada Pemilu 2014 ini.

"Jadi kalau ke depan kita bangun koalisi, bisa jadi yang kita bangun itu muncul kembali. Apalagi Golkar dan PDIP punya kesamaan komitmen kebangsaan," kata Akbar.

Namun Akbar menegaskan bahwa koalisi baru akan dipertimbangkan pasca pemilu legislatif.

"Tapi semua kembali pada hasil pemilu legislatif nanti," tandasnya. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya