Berita

akbar tanjung/net

Politik

PEMILU 2014

Punya Sejarah, Koalisi Golkar-PDIP Bukan Tak Mungkin Dijajaki Kembali

RABU, 05 FEBRUARI 2014 | 18:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Partai Golkar dan PDI Perjuangan memiliki sejarah koalisi pada Pemilu 2004 lalu. Bentuk koalisi tersebut terutama terlihat ketika Golkar sepakat mendukung pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi di putaran kedua Pilpres 2004.

"Kalau koalisi PDIP dan Golkar sudah pernah tahun 2004. Putaran kedua pilpres, kita berdiskusi sampai tengah malam, Golkar tentukan kasih dukungan ke Mega-Hasyim," jelas Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung ketika bertandang ke redaksi Rakyat Merdeka Grup di Jakarta (Rabu, 5/2).

Ia menyebut bahwa dukungan tersebut muncul atas dasar pertimbangan bahwa Megawati merupakan sosok yang dibentuk dari sistem kepartaian.


"Dalam perubahan yang kita lakukan dalam kehidupan reformasi demokrasi, kepemimpinan nasional adalah orang yang memang dibesarkan di dalam produk kepartaian," jelasnya.

"Mega sebagai Ketua Umum PDIP dan calon presiden lebih relevan," lanjutnya.

Lebih lanjut Akbar menyebut bahwa saat itu Golkar dan PDIP juga telah membentuk koalisi kebangsaan agar mempersiapkan kehidupan politik untuk membangun dua sisi kekuatan, yakni sisi pemerintah dan kekuatan penyeimbang. Akan tetapi koalisi kebangasaan tersebut tak terlaksana ketik Jusuf Kalla (JK) menjabat wakil presiden dan menjadi ketua umum Golkar.

"Tapi yang menang adalah SBY. Waktu itu kita sudah mempersiapkan jadi kekuatan penyeimbang. Tapi yang terjadi ketika Munas Golkar, yang menang adalah Jusuf Kalla. Dia jadi Ketua Umum dan bawa nama Golkar jadi kekuatan pendukung pemerintah," bebernya.

Sejarah koalisi yang pernah dibentuk antara partai beringin dan partai banteng moncong putih tersebut bukan tidak mungkin kembali dijalin pada Pemilu 2014 ini.

"Jadi kalau ke depan kita bangun koalisi, bisa jadi yang kita bangun itu muncul kembali. Apalagi Golkar dan PDIP punya kesamaan komitmen kebangsaan," kata Akbar.

Namun Akbar menegaskan bahwa koalisi baru akan dipertimbangkan pasca pemilu legislatif.

"Tapi semua kembali pada hasil pemilu legislatif nanti," tandasnya. [rus]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya