Kemacetan yang terjadi di Jakarta menyebabkan kerugian mencapai Rp 128 triliun per tahun atau sama dengan dua kali APBD DKI Jakarta, berdasarkan data Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) tahun 2013. Di luar kerugian ekonomi, macet menyebabkan stress tinggi, belum lagi ditambah polusi. Jakarta menjadi kota beraura negatif yang tidak produktif.
Karena itu, untuk mengatasi kemacetan ini, pemerintah harus berani mendobrak kebijakan, harus kreatif, efisien, cepat, dan efektif. Kebijakan yang dibuat harus segera terasa, maksimal dalam hitungan bulan. "Macet di Jakarta sudah mencapai tahap ekstrem. Karenanya perlu penanganan yang ekstrem juga. Tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara normatif biasa," tegas politikus PAN, Kanti W. Janis, pagi ini (Rabu, 29/1).
Menurutnya, macet terjadi karena pada waktu bersamaan banyak orang menuju tempat yang sama. Ini bisa dilihat pada hari Sabtu dan Minggu, atau pada libur nasional, Jakarta tidak selalu macet.
"Saya sudah membuktikan sendiri, jika kita melawan arus (misalnya pagi tidak ke pusat perkantoran), macet itu bisa dihindari. Seorang kawan orang Amerika, berlibur di Jakarta, dari awal dia sudah was-was mendengar legenda kemacetan Jakarta. Tapi karena prinsip melawan arus itu, maka selama lima hari ia di Jakarta, tidak sekalipun ia merasakan macet. Dia pulang ke negaranya, dengan membuktikan bahwa macet Jakarta itu hanya mitos," beber Kanti.
Karena itu, sembari menunggu penambahan ruas jalan dan pengerjaan proyek MRT selesai, alangkah baiknya jika pemerintah merancang kebijakan yang ekstrem. Misalnya, anak sekolah libur pada hari Senin, Sabtu tetap masuk-kalau tetap libur lebih bagus lagi. Bisa diperkirakan istilah “ I hate Monday†akan pudar. Kemudian bagi orangtua bekerja, setidaknya hari Sabtu mereka bisa mengantarkan anak ke sekolah. Dengan itu, hidup bisa lebih berkualitas.
"Jam masuk sekolah diatur agar tidak bentrok dengan jam masuk pegawai kantoran. Anak sekolah masuk lebih siang, dan pulang lebih awal. Terlalu lama di sekolah dengan beban mata pelajaran yang terlalu banyak sudah terbukti tidak meningkatkan kualitas murid," ungkapnya.
Tak hanya itu, jam masuk kantor juga bisa diakali. Sekarang semua serba digital, negara-negara maju sudah banyak yang menerapkan sistem bekerja dari rumah. Karyawan juga diberi kebebasan untuk mengatur waktu masuk kantor. Sistem kerja lebih berorientasi pada hasil.
"Pekerja diberi target kerja, bagaimana mereka mencapai target diserahkan pada metode masing-masing pribadi, yang penting hasilnya memuaskan dan sesuai tenggang waktu. Solusi ini mungkin masuk dalam solusi jangka panjang, karena butuh pelatihan dan pembiasaan yang memakan waktu," tandasnya.
Pemerintah juga bisa membuat kebijakan, PNS wajib makan siang di kantin kantor, dan menghimbau kantor swasta melakukan hal yang sama. Jika tidak ada kantin di kantor, harus diusahakan katering. Supaya tidak bosan bisa diberikan jadwal bergilir bagi tiap departemen. Misalnya karyawan Departemen Pertanian boleh makan siang di luar kantor setiap minggu kedua setiap bulannya, sedangkan Departemen Kesehatan pada minggu pertama. Selain menekan angka kemacetan ini juga baik untuk menekan gaya hidup boros.
"Pemerintah juga harus mulai menerapkan sistem penempatan pegawai berdasarkan dekatnya lokasi rumah. Jika rumah di Pasar Minggu, jangan ditempatkan di Sudirman, kecuali untuk jabatan-jabatan strategis yang tidak tergantikan. Seperti penempatan sekolah berdasarkan rayon."
Apalagi menurutnya, sistem rayon ini juga menghilangkan persaingan tidak sehat antar sekolah. Tanpa penentuan wilayah rayon, akan ada satu sekolah favorit yang dituju, begitu favoritnya sampai membuka peluang transaksi jual-beli bangku.
"Selain mengurai kemacetan, sistem rayon juga dapat mengurangi tekanan pada siswa (bangun bisa lebih siang, bisa ke sekolah naik sepeda, tidak perlu antri kendaraan umum, orangtua tidak perlu repot mengantar), pemerataan kualitas sekolah, dan murid-murid yang bahagia tidak mudah terhasut untuk tawuran atau mencoba hal-hal negatif seperti narkoba," tandas calon anggota DPR-RI nomor urut 5 Dapil Jakarta III ini.
[zul]
