Pemimpin kelompok oposisi Koalisi Nasional Suriah, Ahmed Jarba, hadir di Jenewa untuk mengikuti pembicaraan damai dengan pemerintah Bashar al-Assad serta sejumlah negara untuk mengakhiri konflik sipil yang berkecamuk di Suriah.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jenewa pada Kamis (23/1), Jarba menyebut bahwa kehadirannya ke pembicaraan damai Jenewa tersebut adalah untuk menemukan masa depan Suriah tanpa Assad.
Jarba menyebut bahwa masyarakat internasional saat ini menyadari bahwa Assad tidak bisa tetap berkuasa di Suriah.
"Kita telah memulai untuk mencari masa depan tanpa Assad. Assad dan seluruh rezimnya sekarang adalah masa lalu. Tidak ada seorangpun yang harus ragu bahwa kepala rezim sudah berakhir. Rezim itu telah mati," kata Jarba seperti dikutip
Reuters. Lebih lanjut Jarba menyebut bahwa negosiasi dan pembicaraan damai akan berlangsung panjang dan sulit karena akan membahas isu-isu inti permasalahan di Suriah, termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang pembentukan badan pemerintahan transisi.
"Ini adalah dasar dari negosiasi kami, dan kami menuntutnya," jelas Jarba.
Selain itu ia juga menyebut bahwa Rusia sebagai salah satu sekutu Suriah tidak akan membantu Assad dalam mempertahankan kekuasaan di Suriah.
Pemerintah Suriah di bawah rezim Assad dan kelompok oposisi dijadwalkan akan bertemu dalam pembicaraan damai dan negosiasi di bawah naungan PBB dan sejumlah negara kekuatan dunia hari ini (Jumat, 24/1).
Seperti dikabarkan
Al Jazeera, negosiasi tersebut adalah diperkirakan akan berlangsung selama satu minggu di markas besar PBB di Jenewa Swiss. Pembicaraan damai tersebut merupakan momentum dimana untuk pertama kalinya kedua belah pihak yang bertikai tersebut bertemu dan membahas masa depan perdamaian Suriah yang diliputi konflik bersenjata sejak tiga tahun yang lalu.
Sebelum pembicaraan damai dimulai, utusan PBB untuk perdamaian Suriah, Lakhdar Brahimi, akan menemui kedua pihak yang bertikai dalam satu ruangan yang sama hari ini dan menjelaskan bagaimana rencana proses pembicaraan damai. Pasalnya, kedua belah pihak memiliki tuntutan yang bertabrakan.
Pihak pemerintah Suriah menyebut bahwa pembicaraan damai akan berlangsung tanpa pelengseran Assad dari kursi pemerintahan. Sementara kelompok oposisi menyebut bahwa pihaknya tidak akan berada dalam pembicaraan damai bila tuntutan dasarnya untuk melengserkan Assad tidak tercapai.
Sementara itu, Kepala Badan Kemanusiaan PBB Valerie Amos menekankan bahwa Brahimi akan menekan pemerintah dan kelompok oposisi dengan mengangkat masalah-masalah kemanusiaan yang menimpa masyarakat Suriah akibat konflik.
Sejak pecahnya konflik bersenjata Suriah pada Maret 2011 hingga akhir 2013 lalu, lebih dari 130.000 orang telah tewas dan 22 juta lainnya mengungsikan diri ke sejumlah wilayah termasuk ke negara-negara tetangga.
Amos menyebut bahwa PBB akan mendesak kedua belah pihak harus memikirkan nasib masyarakat Suriah agar bantuan baik berupa makanan ataupun obat-obatan yang diperlukan dapat mereka terima.
"Ingat rakyatmu. Ingat bahwa kalian semua adalah orang Suriah. Anda bisa berbicara mengenai anakmu, ibumu, ayahmu dan seluruh keluargamu yang menghadapi konflik mengerikan ini," kata Amos.
"Saya telah berdiskusi dengan Brahimi dan ia akan melanjutkan untuk menekan ini (isu kemanusiaan). Karena negosiasi politik bisa memakan waktu yang lama," tegasnya.
Rangkaian acara pembicaraan damai antara pemerintah dan kelompok oposisi Suriah telah dibuka sejak Rabu (22/1) kemarin di Montreux Swiss. Acara pembukaan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dan juga dihadiri oleh perwakilan dari 40 negara.
Sedangkan pembicaraan inti mengenai perdamaian Suriah baru akan mulai digelar hari ini (Jumat, 24/1) di markas PBB di Jenewa Swiss dengan melibatkan pemain kunci, yakni pemerintahan Assad dan kelompok oposisi.
[ald]
