. Kepercayaan publik terhadap partai politik, yang merupakan bagian dari institusi demokrasi, sangat rendah. Bahkan berdasarkan temuan beberapa lembaga survei, lebih dari setengah publik yang tidak percaya partai.
Ada beberapa faktor mengapa partai politik menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya. Misalnya, banyak politisi yang terlibat kasus korupsi; banyak isu partai yang tidak nyambung dengan masalah rakyat; pengurus partai yang dipersepsikan cenderung berperilaku pragmatis dalam menghadapi berbagai isu nasional; dan banyaknya kasus amoral yang melibatkan kader partai seperti perselingkuhan, beristri banyak, skandal seks dan narkoba.
Karena partai politik sudah begitu nyata kurang dipercaya, maka kebijakan partai pun bisa dianggap sebagai angin lalu saja. Kebijakan paling dekat saat ini adalah soal pengajuan capres.
Dengan posisi yang rendah di mata rakyat, capres yang akan diusung pun tidak akan meningkatkan partisipasi pemilih. Persepsi yang sejak semula ada di benak publik tidak mudah dihapuskan. Misalnya, capres yang diusung adalah strategi partai yang egositik; capres adalah hasil dari deal-deal internal partai yang sarat dengan kolusi dan korupsi; capres juga bagian dari partai untuk memperpanjang kekuasaan belaka.
Singkat kata, capres yang diusung tidak sesuai dengan harapan rakyat. Lebih-lebih lagi, capres itu tidak memiliki kapasitas yang memadai.
Dengan kondisi seperti ini, maka pemilih hanya punya dua pilihan yang sama-sama buruknya.
Pertama, memilih presiden asal-asalan, yang meski menjadi terlihat tidak negatif karena dibungkus dengan gincu retorika yang mematikan; "memilih yang terbaik dari yang terburuk." Bila ini yang menjadi pilihan, maka presiden mendatang bukan menjadi solusi bagi bangsa yang tengah terseok-seok ini, namun justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Bukan presiden yang memikirkan rakyat, tapi rakyat yang setiap hari memikirkan presidennya.
Pilihan kedua, rakyat abai dengan pemilu, dan menjadi golongan putih (golput). Tentu saja, dalam demokrasi, terutama di negara yang masih dalam upaya konsolidasi demokrasi, partisipasi pemilih ini sangat penting, dan bahkan mendasar. Legitimasi seorang pemimpin nasional akan sangat mudah runtuh bila jumlah yang tidak memilih lebih banyak dengan yang memilihnya. Bila ini yang terjadi, pemerintah akan repot karena akan ada aksi terus menerus, dan tak mustahil pemerintahan akan goyah dan bubar di tengah jalan.
Dengan kondisi seperti inilah, upaya memunculkan tokoh alternatif melalui sistem Konvensi Rakyat yang digagas sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi layak untuk diapresiasi dan diberi panggung yang lebih luas lagi.
Di satu sisi, publik punya pilihan yang lebih banyak di luar sosok yang sudah ditawarkan partai politik, yang sudah terlanjur tidak dipercaya itu. Di sisi lain, bila ternyata sosok-sosok ini, yang diusung tanpa melalui
deal dan kolusi, ini sesuai dengan harapan rakyat maka akan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, yang di saat yang sama memperkuat konsolidasi demokrasi menjadi lebih mapan dan stabil.
Dan bagi partai politik sendiri, bila memang ada sosok ideal yang lahir dari Konvensi Rakyat, tak perlu segan dan sungkan untuk segera merangkulnya. Sosok luar yang dirangkul partai, akan jauh lebih dipercaya publik, dan apalagi bila itu dipastikan berlangsung secara transparan dan terbuka.
[ysa]
