Berita

TRI RISMAHARINI/NET

Hukum

Walikota Surabaya Lapor Hewan Hilang ke KPK

SENIN, 20 JANUARI 2014 | 11:34 WIB | LAPORAN:

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini melaporkan sejumlah data terkait pengelolaan satwa di Kebun Binatang Surabaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Begini, Surabaya itu dulu dikelola oleh perkumpulan Taman Satwa, nah kalau ada kematian wajar, tapi tidak pernah ada yang hilang di kebun binatang kami. Setelah era terakhir, kami kehilangan 420 binatang langka," ujar Risma, sapaan orang nomor satu di Pemkot Surabaya di gedung KPK, Jakarta Selatan (Senin, 17/1).

Beberapa hewan langka yang hilang itu terbilang mahal seperti komodo dan jalak bali.


"Jalak Bali itu kecil sekitar 50-100 juta. Kalau 50 ekor berapa? Komodo 600-900 juta, ada dua hilang. Komodo, Jalak Bali yang masuk dalam perlindungan binatang yang dilindungi negara. Itu yang malah paling banyak hilang," paparnya.

Rima mengaku baru mengetahui hilangnya hewan langka setelah Pemkot mengambil alih KBS yang awalnya dikelola oleh pihak swasta. Pihaknya menemukan ada mobil dan bangunan.

"Nah kemudian ada kerja sama kami diminta menyerahkan binatang itu. Nah direksi kami diminta menyerahkan, saya bilang enggak bisa, karena dalam perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) tidak ada pergantian binatang, maksudnya binatang tak bisa ditukar dengan Innova, dan bangunan, tapi kalau pertukaran (binatang) bisa. Tapi harus ada izin presiden untuk binatang yang dilindungi," tegas Risma.

Pemilik lama KBS terus menagih tapi ditolak Pemkot Surabaya. Dari situ muncul masalah. Risma mengaku masalah ini telah dilaporkannya ke kepolisian.

"Ini yang akan saya sampaikan ke KPK," pungkasnya.[wid]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya