Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka menyatakan bahwa Pekerja Tambang bisa menuntut penyitaan harta kekayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk pesangon bila terbukti bahwa PHK massal yang terjadi saat ini di sejumlah besar perusahaan tambang nasional merupakan kesalahan pemerintah.
"Ketidaksiapan pemerintah dalam menghitung dan mengantisipasi dampak dari pelarangan ekspor tersebut terhadap industri tambang nasional bisa dijadikan dasar untuk pekerja tambang menuntut agar pemerintah bertanggung jawab," papar Rieke saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (18/1).
"Kalau perlu sita aset Presiden untuk pesangon pekerja tambang," imbuhnya.
Hal tersebut diungkapkan Rieke menanggapi fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 585.527 pekerja tambang yang tersebar di 1.954 perusahaan tambang yang terdaftar sudah Clear and Clean di Kementrian ESDM terkait dengan industri pertambangan mineral pasca pelarangan ekspor bahan mentah mineral yang berlaku sejak 12 Januari 2014.
Menurut Rieke, seharusnya pemerintah membuat skala prioritas dalam menerapkan UU dan kebijakan apapun, dimana prioritas yang pertama dan utama adalah untuk rakyat Indonesia.
"Dalam kasus ini, semestinya prioritas pemerintah adalah membangun industri nasional menjadi lebih kuat dan bukan memberikan keuntungan pada perusahaan milik asing seperti Kontrak Karya misalnya," papar Rieke.
Rieke menegaskan semestinya perusahaan Kontrak Karya yang harus lebih dulu diwajibkan melakukan pengolahan dan pemurnian dibanding perusahaan nasional.
"Untuk prioritas membangun smelter harusnya KK yang lebih dulu, jangan kemudian ditekan para pengusaha nasional yang lebih kecil wilayahnya dan modalnya, tapi KK yang sampai saat ini sudah puluhan tahun mengeruk kekayaan alam negeri ini masih diberi kelonggaran," tegasnya.
Ia sendiri mendukung UU Minerba dapat dijalankan tanpa pandang bulu, mengingat nilai tambah yang dihasilkan akan berguna untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Pada akhirnya semua harus membangun smelter, termasuk pengusaha nasional, namun mengingat ketidaksiapan dan dampak yang ditimbulkan maka skala prioritas dari pemerintah harus ada. Coba hitung berapa smelter yang sudah dibuat oleh KK, berapa pula royalti yang sudah mereka berikan untuk negeri ini, itu sangat kecil dan sangat tidak sepadan. Mereka harus dituntut untuk memberi lebih buat negeri ini dibanding pengusaha nasional yang baru mulai berdiri dan membutuhkan pertolongan pemerintah untuk bisa bersaing dengan pemodal besar, perusahaan multinasional itu," jelasnya.
Lebih lanjut Rieke menekankan bahwa pemerintah harus jujur dan transparan dalam persoalan pengelolaan sumber daya alam di negeri ini mengingat hasilnya jika dikelola dengan benar akan mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat indonesia.
"Kalau tidak transparan, KK tidak ditindak tegas ketika menyimpang, tapi kepada pengusaha nasional justru tegas, jangan-jangan pemerintah sendiri yang sedang menjalankan proses yang ilegal dalam mengelola kekayaan alam negeri ini. Soal izin misalnya harus jelas, izin tembaga ya harus tembaga, tidak boleh izin tembaga tapi ekspornya emas, ini kan ilegal," tandasnya.
"Saran saya pemerintah ambil alih semua pengelolaan SDA, khusus smelter ya kalau perlu BUMN yang bangun smelternya. Kalau alasannya tidak ada uang buat saya ya karena memang tidak ada
political will saja dari pemerintah untuk membangun industri nasional yang kuat," imbuh Rieke.
Komisi IX sendiri rencananya akan menerima para pekerja tambang pada Rabu, 22 Januari 2014 untuk mendalami persoalan yang saat ini menimpa para pekerja tambang.
[ian]
