Mendikotomikan Capres Tua dan Muda Sama dengan Melawan Demokrasi

Mendikotomikan calon presiden (capres) tua dan muda adalah cara berfikir yang melawan demokrasi. Apalagi  menggalang opini agar publik lebih memilih capres muda daripada capres tua, jelas merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan  dengan semangat demokrasi itu sendiri.

"Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Tak ada praktek demokrasi di manapun dunia yang mengatur norma bahwa capres muda lebih baik dari capres tua," kata pengamat politik, Umar S. Bakry, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 18/1).

Selain melawan demokrasi, menurut Umar, penggiringan opini publik untuk menolak capres yang sudah berumur juga tidak memiliki logika atau alasan yang mendasar. Tidak ada jaminan dan juga tidak ada statistik yang menunjukkan bahwa presiden berusia muda selalu lebih baik daripada yang berusia tua.

Umar menjelaskan bahwa di banyak  negara presiden atau pemimpin  berusia lanjut justru dapat membuat sejumlah prestasi gemilang, seperti Ronald Reagan di AS atau Mahathir Muhammad di Malaysia.

"Sedangkan Presiden Dmitry Medvedev di Rusia dan Perdana Menteri Yingluck Siwanatra di Thailand yang notabene masih berusia muda ternyatatidak sanggup berbuat banyak untuk mengatasikesulitannegerinya," ungkap Umar, yang juga Sekjen Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). [ysa]