Berita

SCOTT MORRISON/NET

Dunia

Australia Ngaku Menyesal Langgar Batas Wilayah Indonesia

JUMAT, 17 JANUARI 2014 | 12:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison menyampaikan permintaan maafnya kepada Indonesia atas pelanggaran batas wilayah perairan yang dilakukan oleh angkatan laut Australia.

"Kami sangat menyesal atas peristiwa ini," kata Morrison di Canberra seperti diberitakan the Australian (Jumat, 17/1).

Morrison mengakui bahwa satu atau lebih unit kapal angkatan laut Australia telah masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa ijin resmi. Hal tersebut terjadi ketika angkatan laut tengah melakukan operasi perlindungan perbatasan dan menghalau masuknya kapal-kapal pencari suaka ke wilayah Ausralia.


Lebih lanjut Morrison menuturkan bahwa pemerintah Australia telah menerima informasi mengenai adanya pelanggaran batas wilayah perairan tersebut pada Rabu sore.

"Ini terjadi secara tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan ataupun sanksi dari pemerintah Australia," jelas Morrison kepada wartawan.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya menyesal atas kejadian tersebut dan menegaskan bahwa pelanggaran wilayah kedaulatan tersebut bukan bagian dari kebijakan Australia.

"Ini disesalkan dan kita telah membuat permintaan maaf yang pantas," katanya.

Namun Morrison tidak membeberkan tentang rincian kejadian tersebut, termasuk berapa jumpah pasti kapal yang telah melewati batas wilayah perairan, kapan tepatnya pelanggaran tersebut terjadi, serta seberapa jauh kapal Australia memasuki wilayah Indonesia.

Ia menyebut bahwa masalah pelanggaran batas wilayah itu tengah dikaji dan ditinjau oleh Kepala Pertahanan Tentara David Hurley dan Komando Penjaga Perbatasan dan Bea Cukai Bea Australia. Tidak ada batasan waktu kapan peninjauan tersebut akan selesai. Morrison juga mengatakan bahwa hasil peninjuan tidak akan dirilis ke publik.

Selain itu Morrison menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah mengajukan permintaan maaf tanpa pengecualian kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, sekalipun Marty tengah bepergian dan tidak bisa menerima pesan pribadi. Namun permintaan maaf telah personal telah dikirim dan permintaan maaf secara formal akan segera dikirim ke pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Australia.

"Pemerintah Australia mengambil komitmen bersama dengan Indonesia untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing dengan sangat serius," katanya.

Ia juga mengklaim bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah agar kejadian serupa tidak akan terulang.

Komandan Operasi Kedaulatan Perbatasan, Letnan Jenderal Angus Campbell mengatakan bahwa ia telah melaporkan adanya pelanggaran batas wilayah perairan pada laporan rutin yang dilakukan pada Rabu sore lalu. Ia menyebut bahwa personel angkatan laut yang bertugas tidak mengetahui bahwa mereka telah melewati batas perairan Indonesia pada saat itu.

"Saya yakin semua yang terlibat dalam pelaksanaan operasi kedaulatan perbatasan menyesal atas bentuk penghinaan terhadap Indonesia melalui peristiwa ini,'' katanya.

"Saya bertekad peristiwa tersebut tidak akan terjadi lagi,'' tegasnya.

Sementara, Senator Sarah Hanson-Young menyebut bahwa pemerintah tidak bisa dipercaya.

"Ini adalah murni arogansi dan kelihaian dari pemerintah Abbott. Mereka sudah tertangkap basah, mereka memohon maaf, namun mereka menolak untuk menerima bahwa Indonesia mengatakan tidak ada cara untuk kebijakan penangkapan perahu (pencari suaka) baru," jelasnya.

Permintaan maaf itu muncul setelah adanya konfirmasi bahwa otoritas perbatasan perlindungan telah menerapkan metode baru untuk mengembalikan kapal pencari suaka ke wilayah Indonesia dan mencegahnya masuk ke pulau Christmas.[wid] 

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya