Berita

SCOTT MORRISON/NET

Global

Australia Ngaku Menyesal Langgar Batas Wilayah Indonesia

JUMAT, 17 JANUARI 2014 | 12:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison menyampaikan permintaan maafnya kepada Indonesia atas pelanggaran batas wilayah perairan yang dilakukan oleh angkatan laut Australia.

"Kami sangat menyesal atas peristiwa ini," kata Morrison di Canberra seperti diberitakan the Australian (Jumat, 17/1).

Morrison mengakui bahwa satu atau lebih unit kapal angkatan laut Australia telah masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa ijin resmi. Hal tersebut terjadi ketika angkatan laut tengah melakukan operasi perlindungan perbatasan dan menghalau masuknya kapal-kapal pencari suaka ke wilayah Ausralia.


Lebih lanjut Morrison menuturkan bahwa pemerintah Australia telah menerima informasi mengenai adanya pelanggaran batas wilayah perairan tersebut pada Rabu sore.

"Ini terjadi secara tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan ataupun sanksi dari pemerintah Australia," jelas Morrison kepada wartawan.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya menyesal atas kejadian tersebut dan menegaskan bahwa pelanggaran wilayah kedaulatan tersebut bukan bagian dari kebijakan Australia.

"Ini disesalkan dan kita telah membuat permintaan maaf yang pantas," katanya.

Namun Morrison tidak membeberkan tentang rincian kejadian tersebut, termasuk berapa jumpah pasti kapal yang telah melewati batas wilayah perairan, kapan tepatnya pelanggaran tersebut terjadi, serta seberapa jauh kapal Australia memasuki wilayah Indonesia.

Ia menyebut bahwa masalah pelanggaran batas wilayah itu tengah dikaji dan ditinjau oleh Kepala Pertahanan Tentara David Hurley dan Komando Penjaga Perbatasan dan Bea Cukai Bea Australia. Tidak ada batasan waktu kapan peninjauan tersebut akan selesai. Morrison juga mengatakan bahwa hasil peninjuan tidak akan dirilis ke publik.

Selain itu Morrison menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah mengajukan permintaan maaf tanpa pengecualian kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, sekalipun Marty tengah bepergian dan tidak bisa menerima pesan pribadi. Namun permintaan maaf telah personal telah dikirim dan permintaan maaf secara formal akan segera dikirim ke pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Australia.

"Pemerintah Australia mengambil komitmen bersama dengan Indonesia untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing dengan sangat serius," katanya.

Ia juga mengklaim bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah agar kejadian serupa tidak akan terulang.

Komandan Operasi Kedaulatan Perbatasan, Letnan Jenderal Angus Campbell mengatakan bahwa ia telah melaporkan adanya pelanggaran batas wilayah perairan pada laporan rutin yang dilakukan pada Rabu sore lalu. Ia menyebut bahwa personel angkatan laut yang bertugas tidak mengetahui bahwa mereka telah melewati batas perairan Indonesia pada saat itu.

"Saya yakin semua yang terlibat dalam pelaksanaan operasi kedaulatan perbatasan menyesal atas bentuk penghinaan terhadap Indonesia melalui peristiwa ini,'' katanya.

"Saya bertekad peristiwa tersebut tidak akan terjadi lagi,'' tegasnya.

Sementara, Senator Sarah Hanson-Young menyebut bahwa pemerintah tidak bisa dipercaya.

"Ini adalah murni arogansi dan kelihaian dari pemerintah Abbott. Mereka sudah tertangkap basah, mereka memohon maaf, namun mereka menolak untuk menerima bahwa Indonesia mengatakan tidak ada cara untuk kebijakan penangkapan perahu (pencari suaka) baru," jelasnya.

Permintaan maaf itu muncul setelah adanya konfirmasi bahwa otoritas perbatasan perlindungan telah menerapkan metode baru untuk mengembalikan kapal pencari suaka ke wilayah Indonesia dan mencegahnya masuk ke pulau Christmas.[wid] 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya