Berita

ilustrasi/net

Inilah Beberapa Indikasi Salah Arah Pembangunan Perumahan

KAMIS, 16 JANUARI 2014 | 14:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, diperkirakan jumlah kekurangan rumah, atau ketertinggalan pasokan (backlog) rumah di Indonesia sudah mencapai 15 juta unit. Dan ini hanyalah salah satu indikasi dari pembangunan perumahan yang salah arah.

Indikasi lain, kata Koordinator Tim Visi Indonesia 2033 dan pendiri CIRUS Surveyors Group, Andrinof A Chaniago, bisa ditemukan dari kondisi salah sasaran pasokan rumah susun, baik rumah susun milik (Rusunami) maupun rumah susun sewa (Rusunawa) yang dibantu oleh pemerintah dengan fasiltas bunga murah dan kemudahan lainnya. Tingkat salah sasaran pasokan Rusunami dan Rusunawa ini, mencapai sekitar 80 persen.

Bentuk salah sasaran yang lebih menggemaskan lagi, lanjutnya, adalah arah pasokan yang dibuat oleh Perumnas dalam lima tahun terakhir ini. Perumnas yang misi saat kelahirannya adalah untuk menyediakan pasokan langsung rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kini beralih menjadi pemasok rumah susun murni komersial, alias rumah apartemen.


"Aset lahan perusahaan milik negara itu seharusnya digunakan untuk melayani mereka yang berpenghasilan rendah tetapi sangat membutuhkan rumah, kini digunakan untuk semata-mata mengejar laba bersih perusahaan," kata Andrinof A Chaniago, saat menyampaikan penjelasan soal tantangan pembangunan perumahan dalam acara ulang tahun kedua Housing Urban Development (HUD) Institute di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta (Kamis, 16/1).
 
Masih kata Andrinof, salah arah kebijakan perumahan semakin sempurna dengan kebijakan perumahan untuk lingkungan pedesaan akhir-akhir ini. Kebijakan perumahan untuk masyarakat pedesaan yang seharusnya fokus pada sasaran perbaikan kualitas lingkungan, berubah menjadi program show Bedah Rumah, tanpa disadari program ini menghasilkan ketidakadilan dan diskriminasi.

"Dengan anggaran pemerintah yang terbatas, program bedah rumah jelas mempersempit jangkauan pelayanan secara nasional karena arah pembiayaan fokus pada unit rumah, bukan pada lingkungan kluster pemukiman," demikian Andrinof. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Pelita Air Libatkan UMKM Binaan Pertamina dalam PAS Sky Shop

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:59

Seluruh SPPG Wajib Tambah Penerima Manfaat 3B dalam Dua Minggu

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:50

19 Juta Tenaga Kerja dan Upsysteming UMKM

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:25

Jokowi dan Pratikno Dituding Bungkam UI Lewat PP 75/2021

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:59

Polisi Ringkus 25 Pelaku Curanmor di Bekasi

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:45

Film Dokumenter “Pesta Babi” Jangan Memperkeruh Keadaan di Papua

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:23

Melupakan Laut, Menggadaikan Masa Depan!

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:57

Polda Jambi Bongkar Peredaran Sabu dan "Vape Yakuza" Senilai Rp25,9 Miliar

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:38

Dishub kota Semarang Gencarkan Sosialisasi ke Bus AKAP

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:19

Grace Natalie: Saya Nggak Pernah Punya Masalah dengan Pak JK

Selasa, 12 Mei 2026 | 00:57

Selengkapnya