Berita

Hukum

Bupati Kampar Kembali Dilaporkan ke KPK

RABU, 15 JANUARI 2014 | 19:35 WIB | LAPORAN:

Sejumlah aktivis dari Gerakan Rakyat Kampar (Gerak) hari ini (Rabu, 15/1) melaporkan Bupati Kampar, Riau, Jefrey Noer ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi.

"Laporan sebelumnya sudah disampaiakn Gerak pada bulan November 2012, Mei 2013 dan bulan Desember 2013. Pada hari ini kami datang lagi menambah laporan kasus  dan komitmen KPK untuk menyeret dan menuntaskan kasus-kasus Jefry Noer," jelas koordinator Gerak, Muhammad Rafi melalui rilisnya kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu.

Menurut Rafi, banyak dugaan tindak pidana korupsi yang telah disampaikan Gerak kepada KPK dan sebagian sudah ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Riau namun masih belum menyentuh Jefry Noer sebagai terlapor. Oleh karenanya, Gerak menuntut agar komisi antirasuah itu segera menyusut tuntas kasus jalan-jalan Jefry Noer dan keluarganya ke Eropa yang menggunakan uang rakyat dan APBD Kampar. Termasuk, melakukan supervisi ke Kejaksaan Tinggi Riau tentang kasus baju koko yg telah merugikan negara 2,4 miliar.


KPK juga diminta Gerak untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang ada di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) terkait pengadaan sapi milik pribadi Jefry Noer yang diduga  merugikan negara Rp 70 miliar. Juga mengusut dugaan pembangunan kebun kelapa sawit fiktif di Kampar Kiri yang telah merugikan negara Rp 120 miliar berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan.

"Intinya kami mau Abraham segera tangkap Jefry Noer," demikian Rafi.[wid]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya