Berita

sby/net

Hukum

SBY Ajukan Banding Putusan PTUN Soal Patrialis Akbar

SELASA, 14 JANUARI 2014 | 23:11 WIB | LAPORAN:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi.

"Sudah diajukan," ujar Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin usai acara temu kader Partai Demokrat di arena PRJ, Kemayoran Jakarta, Selasa malam (14/1).

Menurutnya, upaya banding atas putusan PTUN sudah diajukan presiden sepekan yang lalu.


"Tepat dalam jangka waktu yang ditentukan, sudah. Ya minggu lalu sudah," kata Amir yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Dia menambahkan, upaya banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) karena Presiden SBY menganggap pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi sudah benar.

Kendati demikian, dia mengaku tidak tahu persis kapan putusan PTUN yang membatalkan Keppres pengangkatan Patrialis Akbar itu diterima.

"Itu kan menyatakan banding dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang itu kan dua minggu, sebelumnya itu," jelas Amir.

Diketahui, PTUN mengabulkan gugatan tim advokasi Koalisi Penyelamat Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keppres Nomor 87/P Tahun 2013 mengenai pengangkatan Patrialis dan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi.

Keppres tertanggal 22 juli 2013 itu berisi pemberhentian dengan hormat Achmad Sodiki dan Maria sebagai hakim konstitusi, kemudian mengangkat kembali Maria. Selain itu, Keppres tersebut mengangkat Patrialis Akbar untuk menggantikan Achmad Sodiki. [rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya