Terbukti Titik Banjir Berkurang, Jokowi Tidak Layak Disalahkan

. Gaya permainan kata-kata yang dilontarkan para politisi seperti Ruhut Sitompul dalam mensikapi banjir di Jakarta tidak lebih dari kedangkalan pola berpikir dan beranalisa politisi yang tidak mau belajar.

"Seharusnya politisi yang cerdas sebelum melontarkan pendapat di depan publik harus berpijak pada data dan fakta di lapangan, bukan karena faktor ketidaksukaan apalagi karena dendam politik," kata pengajar komunikasi politik di Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, terkait dengan pernyataan Ruhut dan sejumlah politisi lain yang menyebut cara blusukan Jokowi ternyata tidak bermanfaat untuk penanggulangan banjir di Ibukota.

Ari menilai Jokowi tidak layak untuk disalahkan, apalagi faktanya di era Jokowi, titik-titik banjir berkurang dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Secara faktual juga, masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung sudah semakin menyadari kalau banjir yang rutin datang adalah musibah yang bersama.

"Melihat kesungguhan bekerja yang ditunjukkan Jokowi-Ahok semestinya dipahami oleh politisi sekelas Ruhut. Mungkin Ruhut lupa atau pura-pura lupa dengan prestasi Foke selama ini yang tidak layak untuk dikenang?" tandas Ari Junaedi (Selasa, 14/1).

Ari kemudian merujuk data yang diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Danang Susanto bahwa jumlah titik banjir di Jakarta saat ini ada 35. Jumlah ini menurun dibanding pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, dimana titik banjir di jaman Foke awalnya 78, terus ada Banjir Kanal Timur turun menjadi 62. Zaman  Jokowi turun lagi jadi 45 dan sekarang sudah 35 titik.

Menurut pengajar Program S2 dan S1 UI ini, pejabat semacam Jokowi-Ahok semestinya harus didukung bukan malah dihujat. Terlihat jelas kesungguhan dan konsistensi Jokowi dalam memperjuangkan warga Ibukota. Dan membebaskan banjir di Ibukota tidak semudah membalikkan tangan, sebab membebaskan banjir berarti memindahkan warga dari daerah rawan banjir. Memindahkan tempat tinggal berarti menyediakan rumah susun, dan membangun rumah susun berarti membebaskan lahan.

"Semuanya butuh waktu. Andaikan Jakarta dipimpin 1.000 orang seperti Ruhut pun, banjir di Jakarta tidak akan bisa diatasi. Beri waktu Jokowi-Ahok untuk membenahi Jakarta yang selama ini kadung acak-acakkan di era pemerintahan sebelum Jokowi," demikian Ari Junaedi. [ysa]