Berita

ibas yudhoyono/net

Hukum

Demokrat: Sulit Menyeret Ibas Yudhoyono

SELASA, 14 JANUARI 2014 | 17:58 WIB | LAPORAN:

Partai Demokrat tidak mau ambil pusing soal disebutnya nama Sekjen Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terkait kasus proyek Hambalang, yang mana kasus ini juga menyeret mantan Ketum Demokrat, Anas Urbaningrum.

Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, urusan Hambalang adalah murni kasus hukum yang ditangani KPK, sementara pemerintah bersama masyarakat tidak terlibat sama sekali dalam urusan tersebut.

"Kita di Demokrat juga seperti warga umumnya, kami nonton saja. Soal disebutnya nama Ibas, kalau memang dalam tulisan saja apa bisa dijadikan barang bukti?," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/1).


Jelas Ramadhan, akan sulit menyeret Ibas ke pengadilan karena alat bukti yang hanya berupa tulisan tidak kuat. Lagi pula disebut Ramadhan, Jubir KPK Johan Budi juga sudah menyampaikan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

"Kan Johan Budi sudah bilang, gak ada siapapun di Republik ini yang jadi tertunda proses hukumnya karena faktor politik," terangnya mencontoh Johan.

Sebelumnya mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis mengaku pernah menyebut nama Ibas ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang. Jelas Yulianis, nama Ibas disebutnya saat penyidik mencecarnya soal penyelenggaran kongres Partai Demokrat 2010.

Menurut Yulianis, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana 200 ribu dolar AS ke Ibas. Dana tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Yulianis menyebut uang 200 ribu dolar AS itu berasal dari proyek Grup Permai yang bermasalah. [rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya