Kerusakan fatal berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara hanya dapat ditanggulangi dengan melakukan langkah-langkah tidak konvensional namun berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.
Salah satunya adalah dengan mendirikan pemerintahan transisional yang memiliki tugas khusus mengembalikan kedaulatan dan kewibawaan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet mengatakan bahwa pemerintahan transisi dapat dibentuk dengan damai tanpa setetes darahpun yang tertumpah.
"Asumsi bahwa Pemerintahan Transisi hanya bisa terwujud dengan revolusi berdarah adalah keliru apabila seluruh elemen bangsa termasuk penguasa dan partai-partai politik betul-betul tulus menginginkan perubahan mendasar," ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi.
Ratna Sarumpaet mengatakan, Pemerintahan Transisi dibentuk oleh masyarakat non partai politik, bukan untuk berkuasa, tapi untuk melakukan revolusi sistem, lalu dalam waktu sesingkat-singkatnya menggelar pemilu.
"Memaksakan Pemilu 2014 yang notabene tidak siap di hampir semua sisi, hanya akan menunda kehancuran bangsa yang jauh lebih fatal," ujarnya lagi.
Gagasan membentuk pemerintah transisi telah dibicarakan beberapa kali. Salah satu puncaknya adalah Forum Musyawarah Mufakat (FMM) yang digelar di Bandung akhir Oktober 2013 lalu. Organisasi non partai peserta FMM sepakat memperjuangkan Indonesia kembali ke Pancasila dan UUD 1945 serta mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Akhir pekan ini, FMM akan kembali digelar di Jakarta untuk membicarakan kelanjutan dari pelaksanaan kesepakatan Bandung sebelumnya.
Menurut Ratna Sarumpaet, FMM 2 akan digelar di Auditorium Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, hari Sabtu dan Minggu (18-19/1). Sejumlah intelektual diundang berbicara, seperti Salamuddin Daeng, Prof. Musdah Mulia, DR. Margarito, dan DR. Yudi Latif.
"Fakta bahwa UUD hasil amandemen telah melumpuhkan kemandirian dan kedaulatan negara, bangsa dan rakyat adalah fakta Indonesia tak terbantahkan hari ini. Fakta itu membuat desakan masyarakat kembali ke Pancasila dan UUD 1945 dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara terus bergulir dan meluas. Keinginan itu sudah dibahas di Istana Presiden dan sudah didiskusikan secara informal di kalangan politisi," demikian Ratna.
[dem]
