Demonstran anti pemerintah yang dipimpin partai oposisi, Partai Demokrat atau People's Democratic Reform Commite (PDRC) melumpuhkan Bangkok dengan cara memblokade sejumlah ruas jalan atau persimpangan utama di ibu kota sejak Senin pagi (13/1).
Seperti dikabarkan media setempat, Bangkok Post, hingga Senin siang setidaknya tujuh persimpangan utama di Bangkok telah ditutup oleh demonstran, yakni Pathumwan, Ratchaprasong, Sala Daeng, Asoke, Lat Phrao, the Victory Monument dan Chaeng Wattana yang biasanya tidak pernah sepi dari lalu-lintas kendaraan.
Blokade tersebut dilakukan sebagai bagian dari operasi 'shutdown' yang dilakukan demonstran anti pemerintah untuk menekan Yingluck Shinawarta untuk mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri. Selain itu, demonstran yang telah berkumpul di sejumlah titik sejak akhir pekan kemarin juga menuntut agar proses pemilihan umum yang dijadwalkan akan digelar pada 2 Februari mendatang dihentikan.
Aksi demonstran tersebut membuat lalu-lintas menuju Bangkok terhambat. Transportasi pribadi maupun umum sulit melintasi jalan, sehingga terpaksa dialihkan ke jalur yang tidak diblokade. Sejumlah orang bahkan mengganti mode transportasi seperti menggunakan perahu di kanal Saen Saeb yang melintasi sejumlah rute alternatif menuju wilayah yang jalurnya di blokade, seperti Asoke dan Pratuman.
Aksi protes menuntut mundurnya Perdana Menteri Yingluck telah disuarakan setidaknya sejak dimulainya aksi protes anti pemerintah pertama pada 24 November 2013 lalu. Demonstran menuding bahwa Yingluck membawa pengaruh kakaknya yang juga pernah menduduki kuris Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawarta. Thaksin diketahui mengasingkan diri setelah digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2006.
Tudingan terhadap Yingluck tersebut muncul setelah beberapa pekan sebelumnya terdapat rancangan undang-undang tentang amnesti yang memungkinkan Thaksin Shinawarta pulang ke negaranya dan lolos dari jeratan hukum terkait kasus korupsi yang menimpanya.
Sekalipun rancangan undang-undang tersebut telah ditolak oleh senat Thailand, namun aksi protes dan tuntutan mundur terus berlangsung.
Partai Demokrat kemudian mendalangi rangkaian aksi unjuk rasa yang menuntut dihapusnya pengaruh 'Shinawatra' dari Thailand dan menuntut dibentuknya dewan rakyat. Selain aksi turun ke jalan, Demokrat juga menarik 153 anggotanya yang menduduki kursi parlemen pada Minggu (8/12). Sehari kemudian, Senin pagi (9/12), Perdana Menteri Yingluck mengumumkan pembubaran parlemen dan menetapkan adanya pemilihan sela yang kemudian ditetapkan akan digelar pada 2 Februari 2014 mendatang. Pemilu itulah yang digugat demonstran agar dihentikan.
Demonstran menuding bahwa Pemilu tersebut tidak lebih hanya ajang untuk mempertahankan pengaruh Shinawarta di pemerintahan Bangkok.
[zul]
