Berita

Sultan HBX: Presiden 2014 Harus dari Luar Parpol

MINGGU, 12 JANUARI 2014 | 06:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan memperoleh manfaat apa pun, jika Pemilu 2014 masih sarat dengan money politics dan bagi-bagi kekuasaan. Perubahan yang diharapkan rakyat juga tidak akan terwujud, sepanjang partai politik masih berpikir menjadikan ketua umumnya sebagai presiden atau wakil presiden.

Demikian pokok pikiran yang disampaikan Sultan Hamengkubuwono X usai menerima kunjungan ekonom senior DR. Rizal Ramli di Keraton Kulon, Jogjakarta, Sabtu sore kemarin (11/1).

Kedua tokoh nasional itu bertemu sekitar 1,5 jam. Mereka mendiskusikan berbagai persoalan yang membelit bangsa dan rakyat Indonesia.


"Pemilu yang sangat mahal biaya harus benar-benar bermanfaat untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, parpol harus mau membuka diri menerima figur-figur terbaik yang layak memimpin bangsa ke depan," ujar Sultan HBX.

"Presiden 2014 harus dari luar parpol,” sambungnya.

Dari perbincangan yang berlangsung santai dan kental dengan suasana persahabatan itu, keduanya menggali banyak persamaan visi dan persepsi di antara mereka. Salah satunya yang menonjol adalah, keprihatinan terhadap parpol yang sibuk memupuk harta dan kekuasaan serta abai terhadap kesejahteraan rakyat.

Menurut Sultan, Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak punya kepentingan, kecuali bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Indonesia butuh pemimpin yang berkuasa, tapi tidak merasa berkuasa.

Pemimpin yang mengabdikan diri untuk rakyat. Sayangnya parpol tidak kunjung melahirkan kader yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai pemimpin. Ironisnya, semua Parpol justru berpikir dan berjuang untuk menjadikan ketua umumnya sebagai presiden atau wakil presiden.

“Saya tidak melihat kesungguhan parpol dalam mensejahterakan rakyat. Mereka bukannya tidak tahu, bahwa ketua umumnya sama sekali tidak layak menjadi presiden atau wapres. Tapi mereka tetap saja ngotot, dengan pertimbangan walau gagal, sebagai capres kelak akan mememperoleh jatah jabatan. Inilah yang saya sebut dengan praktek bagi-bagi jabatan tadi. Praktik seperti itu tidak akan bisa memecahkan persoalan bangsa,” demikian disampaikan Sultan dengan nada miris. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya