Bekas Sekjen Kemenlu Tunjuk Hidung JK dan SBY

Bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sudjanan Parnohadingrat tunjuk hidung wakil Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam perkara korupsi penggunaan anggaran Kesetjenan Kemenlu tahun 2004-2005.

"Saya ingin diantara kalian (wartawan) yang mewawancarai pak JK beliau tahu betul. Karena apa? Karena saya dengan beliau (JK) dan pak SBY mencarikan duit untuk negara ini Rp 43 triliun, konferensi mengenai tsunami. Saya ini ketua panitia," terang Sudjanan, selepas menandatangani perpanjangan penahanannya di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/1).

Dia tekankan, tidak ada aliran dana sama sekali yang diterimanya terkait proyek yang merugikan negara dalam penyelenggaraan seminar/konferensi internasional 2004-2005 itu sebesar Rp 18 miliar tersebut.

"Belum pernah ada perkara ketika kerugian negara, keuntungan negara itu 3 ribu kali dari kerugian," terangnya.

Sudjanan mengakui kesalahannya dalam perkara ini. Kata dia, jika melihat dari sisi administrasi dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab.

"Saya ada kesalahan saya akui. Tapi oke dengan kesalahan saya itu telah terjadi 17 kali konferensi internasional diantara 17 kali itu ada dua konferensi yang menghasilkan duit untuk negara, itu sumbangan asing. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung Rp 4,2 miliar dollar," ungkapnya.

Lebih lanjut dia membeberkan, JK tidak mengetahui soal pendanaan yang digunakan. Tetapi tentang hasil konferensi yakni uang yang diterima negara dari sumbangan peserta konferensi. Dikonfirmasi apakah SBY perlu diperiksa KPK, dia menyerahkan ke KPK.

"Itu terserah KPK. Kalau (penggunaan) pendanaan saya bertanggung jawab," tuturnya.

Sementara disinggung soal apakah Hassan Wirajuda Menlu waktu itu mengetahui penggunaan anggarannya, Sudjadnan menampiknya. Menurut dia, masalah anggaran hanya dirinya yang mengetahuinya. Tidak perlu menteri, JK dan SBY.

"Saya tegak kepala saya bertanggung jawab. Saya tidak makan uang, tidak ada aliran dana, tapi perintah saya mungkin salah. Masalahnya tidak ada kasus korupsi dimana yang dituduh tadi berjasa bagi negara menghasilkan Rp 40 triliun," demikian Sudjanan. [rus]