M. Nuh Musuh Reformasi dan Demokrasi

Rektor Universitas Airlangga Surabaya membatalkan acara debat publik Capres Konvensi Rakyat. Akibatnya, acara yang sedianya digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair pada Minggu (5/1) itu terpaksa dialihkan ke Hotel Majapahit Surabaya.

Pembatalan tersebut dikabarkan karena ada intervensi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh. M. Nuh melarang Konvensi Rakyat diselenggarakan di kampus-kampus, salah satunya Unair.

"Benar atau tidak kabar intervensi itu, yang jelas kalau kampus sudah menjadi wilayah terlarang bagi proses pendidikan politik bagi mahasiswa dan civitas academica, maka demokrasi dan reformasi di negeri ini boleh dibilang sudah setengah mati," ujar pengamat politik senior AS Hikam dalam laman facebooknya (Jumat, 3/1).

Menurut Hikam kampus merupakan salah satu oase kehidupan demokrasi dan wahana pembibitan para pemimpin dan elite bangsa penentu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara mahasiswa merupakan aktor penting dalam kehidupan politik dan kenegaraan semenjak rakyat masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan sampai sekarang dan yang akan datang. Karena itu, katanya, pemasungan terhadap kampus dengan segala macam dalih yang tidak bermutu dan tak bisa dipertanggungjawabkan secara nalar dan nurani, berarti juga pemasungan terhadap demokrasi.

"Sangat disayangkan jika para punggawa kampus seperti Rektor dan jajaran Rektorat, justru mau mengamini intervensi dari penguasa," imbuh Dosen Senior Hubungan Internasinal di President Univesity itu.

Untuk itu Hikam mengimbau perlunya bagi publik di seluruh Indonesia untuk menolak pemasungan demokrasi dan kampus yang mengingatkan pada model pemasungan kampus oleh rezim Orba ini.

"Para penguasa yang sekarang sedang menikmati posisinya, termasuk menteri yang bersangkutan dan para rektor, adalah mereka-mereka yang mendapat keuntungan dari reformasi dan demokrasi. Kalau benar mereka adalah pihak yang bertanggungjawab dalam upaya pelarangan ini, maka mereka juga layak disebut sebagai musuh reformasi dan demokrasi," demikian Hikam.[dem]