Berita

Politik

Hanura: Pola Pikir Pemerintahan SBY-Boediono Aneh

Kenaikan Harga LPG 12 Kg Harus Ditunda
JUMAT, 03 JANUARI 2014 | 15:46 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Fraksi Partai Hanura DPR RI kembali mengingatkan pemerintah untuk menunda kenaikan LPG 12 Kg. Hanura menilai, rakyat Indonesia yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan paling terkena imbas dari kenaikan LPG tersebut. Pasalnya, kenaikan LPG 12 Kg membawa efek domino yang besar pengaruhnya bagi rakyat miskin.

"Kami sudah kehabisan kata-kata melihat kebijakan pemerintah yang seperti ini. Entah apa maunya pemerintah kita dengan menaikkan harga LPG 12 kg di saat masyarakat miskin makin susah mencari pekerjaan, pengangguran meningkat dan biaya hidup yang makin tinggi," ungkap Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding dalam siaran persnya di Jakarta (Jumat, 3/1).

Sudding juga menegaskan komitmennya untuk mendesak pemerintahan SBY-Boediono, agar mau mendengar keluhan rakyat kecil yang mengalami dampak kenaikan harga LPG, baik secara langsung maupun tidak langsung.


"Sudah menjadi tugas dan kewajiban konstitusi kami untuk terus menerus mengingatkan pemerintah agar kebijakan-kebijakannya lebih pro rakyat, dan lebih memperhatikan rakyat kecil. Meski suara kami pasti tidak disukai oleh pemerintah, bahkan mungkin tidak lagi didengarkan, namun kami akan terus menyuarakan kegalauan kami, ketika rakyat kecil menjerit akibat kenaikan harga LPG ini," tambah dia.

Menurut Sudding, dirinya tidak habis mengerti dengan kebijakan pemerintah terkait energi untuk rakyat. Dulu, ketika rakyat banyak memakai minyak dan kayu bakar, rakyat kecil digiring untuk menggunakan gas, dengan iming-iming harga gas jauh lebih murah.

"Saya tidak habis mengerti dengan pola pikir pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menganggap LPG sebagai barang komersial sehingga menggunakan hitung-hitungan untung rugi. Padahal urusan LPG ini kan terkait hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dimainkan harganya seenak sendiri.

"Dulu ketika masyarakat masih memakai minyak tanah dan kayu bakar, mereka digiring untuk memakai LPG, dengan alasan lebih murah. Sekarang harganya dinaikkan seenaknya sendiri, dengan alasan rugi. Masak mengelola negara memakai hitung-hitungan untung rugi?" tegas dia.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Pelita Air Libatkan UMKM Binaan Pertamina dalam PAS Sky Shop

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:59

Seluruh SPPG Wajib Tambah Penerima Manfaat 3B dalam Dua Minggu

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:50

19 Juta Tenaga Kerja dan Upsysteming UMKM

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:25

Jokowi dan Pratikno Dituding Bungkam UI Lewat PP 75/2021

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:59

Polisi Ringkus 25 Pelaku Curanmor di Bekasi

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:45

Film Dokumenter “Pesta Babi” Jangan Memperkeruh Keadaan di Papua

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:23

Melupakan Laut, Menggadaikan Masa Depan!

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:57

Polda Jambi Bongkar Peredaran Sabu dan "Vape Yakuza" Senilai Rp25,9 Miliar

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:38

Dishub kota Semarang Gencarkan Sosialisasi ke Bus AKAP

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:19

Grace Natalie: Saya Nggak Pernah Punya Masalah dengan Pak JK

Selasa, 12 Mei 2026 | 00:57

Selengkapnya