Berita

Politik

Hanura: Pola Pikir Pemerintahan SBY-Boediono Aneh

Kenaikan Harga LPG 12 Kg Harus Ditunda
JUMAT, 03 JANUARI 2014 | 15:46 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Fraksi Partai Hanura DPR RI kembali mengingatkan pemerintah untuk menunda kenaikan LPG 12 Kg. Hanura menilai, rakyat Indonesia yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan paling terkena imbas dari kenaikan LPG tersebut. Pasalnya, kenaikan LPG 12 Kg membawa efek domino yang besar pengaruhnya bagi rakyat miskin.

"Kami sudah kehabisan kata-kata melihat kebijakan pemerintah yang seperti ini. Entah apa maunya pemerintah kita dengan menaikkan harga LPG 12 kg di saat masyarakat miskin makin susah mencari pekerjaan, pengangguran meningkat dan biaya hidup yang makin tinggi," ungkap Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding dalam siaran persnya di Jakarta (Jumat, 3/1).

Sudding juga menegaskan komitmennya untuk mendesak pemerintahan SBY-Boediono, agar mau mendengar keluhan rakyat kecil yang mengalami dampak kenaikan harga LPG, baik secara langsung maupun tidak langsung.


"Sudah menjadi tugas dan kewajiban konstitusi kami untuk terus menerus mengingatkan pemerintah agar kebijakan-kebijakannya lebih pro rakyat, dan lebih memperhatikan rakyat kecil. Meski suara kami pasti tidak disukai oleh pemerintah, bahkan mungkin tidak lagi didengarkan, namun kami akan terus menyuarakan kegalauan kami, ketika rakyat kecil menjerit akibat kenaikan harga LPG ini," tambah dia.

Menurut Sudding, dirinya tidak habis mengerti dengan kebijakan pemerintah terkait energi untuk rakyat. Dulu, ketika rakyat banyak memakai minyak dan kayu bakar, rakyat kecil digiring untuk menggunakan gas, dengan iming-iming harga gas jauh lebih murah.

"Saya tidak habis mengerti dengan pola pikir pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menganggap LPG sebagai barang komersial sehingga menggunakan hitung-hitungan untung rugi. Padahal urusan LPG ini kan terkait hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dimainkan harganya seenak sendiri.

"Dulu ketika masyarakat masih memakai minyak tanah dan kayu bakar, mereka digiring untuk memakai LPG, dengan alasan lebih murah. Sekarang harganya dinaikkan seenaknya sendiri, dengan alasan rugi. Masak mengelola negara memakai hitung-hitungan untung rugi?" tegas dia.[dem]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya