. Salah satu masa depan Indonesia ada pada industri yang berbasis komoditi primer, dan bukan pada ekspor komoditi primernya sendiri. Karena itu konsep hilirisasi dalam UU Minerba sudah menjadi keniscayaan kalau ingin perekonomian Indonesia sustainable.
"Alhamdulillah Menko Perekonomian yang juga Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) istiqomah, serta didukung penuh oleh Presiden SBY yang juga Ketum Demokrat," kata Waketum PAN, Dradjad H Wibowo, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 3/1).
Pernyataan Dradjad ini terkait dengan UU No. 4/2009 tentang Minerba yang mewajibkan perusahaan pertambangan membangun smelter untuk mengolah semua hasil tambang di dalam negeri dan melarang ekpor Minerba mentah tanpa diolah dalam kadar tertentu. Kebijakan larangan ekspor pun akan dimulai pada 12 Januari mendatang.
Soal kekhawatiran sejumlah kalangan, yang bahkan hal ini digunakan oleh pihak asing dengan mesin propagandanya di dalam negeri untuk menakuti-nakuti, misalnya dengan angka-angka pengangguran, Dradjad membandingkan dengan kebijakan Presiden Soeharto dalam hal industri kayu. Ketika industri kayu dipaksa Presiden Soeharto membangun pabrik kayu lapis, saat awal memang ada guncangan. Saat itu, Jepang, yang merupakan kreditur terbesar Indonesia, menentang keras langkah Soeharto ini.
"Tapi Pak Harto bertahan terus, dan Indonesia merajai kayu lapis dunia. Sayang hutannya tidak kita jaga, sehingga industri kayu lapis ambruk. Tentu (pelaksanaan UU Minerba) jangan mengulangi kesalahan bahan baku seperti pada kayu lapis," ungkap Dradjad, yang dikenal sebagai ekonom yang berpagang teguh pada ekonomi Konstitusi.
"Karena itu saya mendukung Presiden SBY dan Menko Hatta Radjasa semiliar persen dalam kebijakan ini. Dan tentu bakal ada biaya ekonomi jangka pendek, termasuk mungkin sedikit PHK. Biarkan saja," tegas Dradjad.
Dradjad menambahkan, bila perusahaan asing yang sekarang tidak sanggup membangun smelter, maka kembalikan saja konsesi tambangnya ke negara. Sebab masih banyak investor asing lain yang mampu, pun demikian juga dengan investor Indonesia.
"Jangan dengarkan antek-antek asing pemalas itu. Ini bukan kebijakan anti asing. Tapi memang anti terhadap asing pemalas, yang hanya mau enaknya menguras kekayaan alam kita," demikian Dradjad.
[ysa]
