PDIP Sumsel: Haram Kalau Elpiji 3 Kilogram Ikut Naik

Kenaikan harga gas Elpiji non subsidi 12 Kilogram di seluruh wilayah Indonesia mendapat kecaman dari kelompok oposisi. Dengan kenaikan Rp 3.959 per kg tersebut, maka kenaikan harga per tabung elpiji 12 kg mencapai Rp 47.508.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Selatan, menyatakan, kenaikan ini adalah bukti ketidakberdayaan pemerintah dalam menjaga nilai tukar Rupiah.  Lebih lanjut, PDIP mengharamkan bila harga Elpiji kemasan 3 Kilogram juga ikut alami kenaikan.

"Kenaikan harga elpiji 12 Kg ini terjadi lantaran nilai tukar rupiah yang sedang buruk, sehingga berdampak pada komoditas Elpiji karena Elpiji merupakan salah satu produk impor," kata Wakil Ketua DPD PDIP Sumsel bidang politik dan hubungan antar lembaga, HM Giri Ramanda Kiemas, saat ditemui di ruang fraksi PDIP DPRD Sumsel, Kamis (2/1).

PDIP, kata dia, selalu menolak apapun kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat. PDIP juga dari awal menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, serta kenaikan harga elpiji.

Tapi bagi PDIP, gas elpiji yang mengalami kenaikan saat ini masih dipakai kalangan menengah atas dan industri yang mempunyai daya beli tinggi.

"Kalau elpiji 12 kg ini peruntukannya bagi kalangan menengah atas dan industri. Tapi kalau elpiji 3 Kg, kami PDIP sangat mengharamkan kenaikan harganya," tandasnya.

Pertamina memiliki alasan untuk menaikkan harga elpiji 12 kg. Kenaikan harga elpiji tersebut harus dilakukan karena harganya sudah tidak sesuai dengan ongkos produksinya dan turunnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar. [ald]