Berita

Apa Arti Tahun Politik

KAMIS, 02 JANUARI 2014 | 10:44 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

PERAYAAN pergantian tahun kemarin malam katanya penuh dengan ironi. Tahun 2014 yang oleh para elit negeri ini diakui sebagai Tahun Politik sebenarnya tidak memberikan harapan kepada rakyat, efektivitas pemerintahan sepanjang 2014 bisa dikatakan tidak akan berjalan secara efektif karena di Tahun Politik eksekutif dan para elit umumnya jadi Pemain Politik untuk berebut kemenangan dalam Pileg dan Pilpres.

Makanya katanya banyak juga masyarakat yang kurang antusias merayakan, terutama kalangan masyarakat bawah. Kalaupun ada keramaian dimana-mana itu katanya sekedar mengisi rutinitas tahunan.

Petasan dan kembang api dibunyikan bukan tanda kemenangan atau tanda sukses tapi sekedar keisengan buat mengusir kejenuhan dari banyaknya kekalahan yang dialami mayoritas rakyat negeri ini pada umumnya.


Perayaan pergantian tahun kemarin malam katanya juga sangat kontras. Banyak elit yang merayakannya di tempat-tempat eksklusif atau berwisata rohani dengan anggaran yang belum jelas dari mana sumbernya. Ini perlu dipertanyakan sebab elit Indonesia umumnya menganggap uang negara adalah uang pribadi, lantaran mindset feodal yang sudah merata.

Tahun 2013 juga meninggalkan banyak catatan buruk mengenai penegakan hukum serta banyak kasus yang dibiarkan menggantung, belum nampak titik terang tahun ini kasus-kasus tersebut akan dituntaskan, yang dirasakan adalah adanya kecederungan dijadikan alat bargaining dalam permainan politik saling sandera berkaitan dengan Tahun Politik.

Memasuki tahun 2014 para elit umumnya belum mempunyai catatan prestasi yang membanggakan, terutama prestasi di bidang hukum. Kasus-kasus korupsi masih  terjadi secara masif, praktek nepotisme dan kolusi cenderung dilupakan dan kini sudah dianggap sebagai hal yang lumrah.

Kerusuhan di Lapas masih kerap terjadi, narkoba merajalela seakan pemberantasannya lebih sulit dari memberantas terorisme, konflik horisontal bernuansa SARA masih jadi ancaman, singkatnya pemerintah belum membela dan belum benar-benar melindungi rakyat.

Dalam khazanah ilmu ketatanegaraan tidak dikenal istilah Tahun Politik, istilah tersebut  didengung-dengungkan oleh para elit dengan tendensi untuk membodohi rakyat. Rakyat seakan dipaksa untuk memaklumi bahwa tahun ini para elit dan partai-partai akan sibuk mengurusi politik praktis untuk berebut kursi kekuasaan,  karena itu kepentingan rakyat mereka kesampingkan. [***]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya