Berita

prabowo subianto/net

Penolakan Prabowo Nyapres Riset Tidak Masuk Akal

SENIN, 30 DESEMBER 2013 | 23:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Desakan agar Prabowo Subianto tidak nyapres dengan alasan hasil survei dinilai sangat tidak masuk akal dan mengada-ada. Apalagi survei tersebut mengatasnamakan lembaga perguruan tinggi yang selama ini menjadi ikon yang sangat popular. Selain menyesatkan rakyat, opini yang dibangun juga termasuk negatif.

Begitu disampaikan pengamat sosial politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menanggapi survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia yang menempatkan Prabowo sebagai tokoh yang paling ditolak sebagai calon presiden.

"Janganlah perguruan tinggi dipolitisasi untuk mengangkat atau menjatuhkan seseorang. Nanti bisa jadi bumerang yang sangat  buruk bagi perguruan tinggi tersebut," kata Igor kepada wartawan (Senin, 30/12).


Survei yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi UI yang dipublikasikan belum lama ini,  telah menempatkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi tokoh yang paling ditolak sebagai calon Presiden, yaitu sebesar 20%. Disusul tokoh lainnya, yaitu Rhoma, Aburizal, Megawati, Pramono Edhi dan Wiranto.

Bagi Igor yang merupakan dosen FISIP Universitas Jayabaya, survei Laboratorium Psikologi Politik UI sangat aneh. Sebab, Prabowo Subianto adalah pendiri Partai Gerindra yang memiliki jaringan pengurus sampai ke pelosok tanah air. Beliau juga memiliki simpatisan dan pendukung di seluruh Indonesia, dan dalam setiap riset dan survei namanya sering masuk rating dua bahkan rating satu  untuk tingkat popularitas maupun elektabilitas.

"Sehingga pelarangan nyapres berdasarkan survei itu sangat tidak masuk akal," kata Igor.

Igor pun meminta para akademisi mendorong sebanyak-banyak calon presiden yang berkualitas, agar republik ini bisa bangkit menjadi macan Asia dan menjadi lebih berwibawa saat ini.

"Indonesia sudah tidak punya wibawa sama sekali, kita perlu presiden yang tegas dan berwibawa. Kalau banyak pilihannya, silahkan rakyat memilih. Seharusnya itulah yang didorong oleh akademisi dan lembaga survey," kata Igor.

Kesimpulan Leboratorium Psikologi Politik UI dibawah pimpinan Prof Hamdi Muluk, imbuh Igor, adalah penggiringan opini publik oleh akademisi terkait hasil survei karena adanya bandwagon effect atau pilihan dan dukungan publik untuk mengarahkan kepada figur-figur .

"Ada lembaga survei tertentu juga punya dua kaki. Kaki yang satu, untuk melakukan survei yang beneran, dan kaki yang lainnya adalah untuk pendampingan (konsultan) pemenangan. Dari sini sudah terlihat bahwa ada lembaga-lembaga survei yang tidak mengedepankan independensinya," ujarnya.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Pelita Air Libatkan UMKM Binaan Pertamina dalam PAS Sky Shop

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:59

Seluruh SPPG Wajib Tambah Penerima Manfaat 3B dalam Dua Minggu

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:50

19 Juta Tenaga Kerja dan Upsysteming UMKM

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:25

Jokowi dan Pratikno Dituding Bungkam UI Lewat PP 75/2021

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:59

Polisi Ringkus 25 Pelaku Curanmor di Bekasi

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:45

Film Dokumenter “Pesta Babi” Jangan Memperkeruh Keadaan di Papua

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:23

Melupakan Laut, Menggadaikan Masa Depan!

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:57

Polda Jambi Bongkar Peredaran Sabu dan "Vape Yakuza" Senilai Rp25,9 Miliar

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:38

Dishub kota Semarang Gencarkan Sosialisasi ke Bus AKAP

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:19

Grace Natalie: Saya Nggak Pernah Punya Masalah dengan Pak JK

Selasa, 12 Mei 2026 | 00:57

Selengkapnya