Pemerintah diharapkan bekerja lebih keras untuk menaikkan kesejahteraan rakyat demi keadilan ekonomi.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa mengatakan, saat ini rakyat menuntut keadilan ekonomi.
“Salah satu bernegara adalah terpenuhinya kesejahteraan hidup yang lebih baik. Setiap tahun, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi. Sementara faktor tingkat kesenjangan nyaris luput dari perhatian. Negara harus bekerja lebih keras untuk menaikkan kesejahteraan rakyatnya melalui tuntutan keadilan ekonomi,†ujar Ketua Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) ini.
Menurut Ali Masykur, saat ini koefisien Gini (ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh) sebelumnya berada pada level 0,3 - 0,4. Sekarang justru naik di posisi 0,41. Meningkatnya Gini yang terjadi pasca reformasi adalah ancaman besar bagi kehidupan bangsa.
Dia mengkhawatirkan, jika itu tidak segera teratasi, gelombang gejolak sosial dan politik yang mewabah di berbagai belahan dunia mengalir ke Indonesia. “Saya sangat tidak mengharapkan itu terjadi. Sebelum semuanya terlambat, pemimpin di negara ini harus bekerja keras mewujudkan keadilan sosial,†ucap peserta Konvensi Capres Partai Demokrat ini.
Di negeri ini, kata Ali Masykur tidak boleh ada rakyat yang tertinggal. Semua rakyat Indonesia berhak hidup sejahtera. Untuk itu strategi pembangunan yang pro poor harus ditingkatkan.
Relokasi Industri Padat KaryaTingginya upah di Jakarta menimbulkan wacana perusahaan-perusahaan padat karya di Ibu Kota akan pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan, tidak masalah jika perusahaan itu pindah lokasi.
“Kalau memang faktornya soal upah yang memberatkan pengusaha padat karya, tentu relokasi ke luar Jakarta adalah pilihan. Untuk industri padat karya mungkin memang lokasi di Jawa Tengah atau Jawa Timur lebih cocok,†ujarnya.
Saat ini, ada 36 perusahaan padat karya yang memproduksi sandal dan sepatu sedang mengurus izin prinsip untuk mendirikan pabrik di Jawa Timur. Perusahaan-perusahaan tersebut ingin membangun pabrik di wilayah Jombang karena upah minimum di sana cukup murah, yaitu Rp 1,5 juta. Selain itu faktor stabilitas hubungan industrial juga jadi pertimbangan para pengusaha.
Menurut Muhaimin, imbas mahalnya upah buruh di Jakarta dan sekitarnya menjadi salah satu faktor pertimbangan pengusaha. Namun, pemerintah tak keberatan soal rencana relokasi perusahaan padat karya ke daerah-daerah yang memiliki upah minimum yang masih relatif rendah.
“Untuk sektor padat karya memang ada usulan untuk dikumpulkan di daerah-daerah yang tentu pengupahannnya lebih murah dan jelas berbeda dengan sektor industri besar. Bagi pemerintah yang penting tidak ada PHK ( pemutusan hubungan kerja),†jelasnya.
Dia mengatakan, rencana relokasi ini merupakan satu dari sekian solusi penyelamatan nasib industri padat karya. Jika tidak direlokasi, industri tersebut bisa limbung, karena beban membayar upah buruh tinggi. Daerah-daerah tujuan bisa ke Sragen, Salatiga, dan Kendal, serta beberapa daerah di Jawa Timur. ***
