ilustrasi, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
Pemerintah diminta mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Langkah ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Rully Chairul Azwar meminta pemerintah segera merealisasikan rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang sudah lama tertunda.
Menurutnya, selama ini wilayah Sumatera dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam. Tapi karena minim dan rendahnya kualitas infrastruktur jalan, potensi ekonomi daerah itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia harus menjadi sentra produksi. Bukan sentra pemasaran atau pasar barang-barang impor yang akan merugikan bangsa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karenanya, pemerintah harus menjadikan Sumatera dan daerah lainnya menjadi sentra ekonomi dan sentra produksi,†kata Rully, kemarin.
Dia mengatakan, saat ini masyarakat Sumatera kecewa dengan pemerintah pusat karena belum juga membangun JTTS. Karena itu, dia berharap, di akhir masa pemerintah Presiden SBY segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun dan mengoperasikan JTTS.
Perpres tersebut akan menjadi landasan hukum bagi pembangunan dan pengembangan jalan tol yang ada di wilayah Sumatera yang menghubungan Aceh hingga Bakauheni, Lampung.
Ketua Bidang Infrastruktur DPP Partai Golkar itu mengingatkan pemerintah tidak takut dengan tudingan miring terhadap rencana pembangunan JTTS. Asalkan proses pelaksanaannya nanti dilaksanakan transparan.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago setuju dengan pembangunan JTTS. Menurut dia, pengembangan infrastruktur memang diperlukan, khususnya bagi kawasan yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi, seperti kawasan pergudangan, pelabuhan, pertambangan maupun perkebunan.
Kendati begitu, Andrinof mengingatkan agar pembangunan JTTS tetap memperhatikan etika sekaligus hak-hak publik maupun masyarakat Sumatera. Yang lebih penting lagi agar pembangunan yang dilakukan jangan sampai merusak nilai etis masyarakat itu sendiri.
Dia berharap, pengembang dan pelaksana JTTS dipercayakan kepada BUMN, bukan ke pihak asing. Alasannya, jika diserahkan kepada asing akan ada motif mengeruk sumber daya alam di Sumatera secara besar-besaran untuk kepentingan luar
Apalagi, Sumatera memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. “Perlu didorong keterlibatan BUMN untuk menggarap ini demi kepentingan bangsa supaya BUMN-BUMN kita maju,†tandas Andrinof. ***
