Berita

ilustrasi, pertanian

Bisnis

Dibutuhkan BUMN Yang Kuat Untuk Kelola Pertanian

Swastanisasi Pasokan Benih Justru Ancam Ketahanan Pangan & Petani
SELASA, 24 DESEMBER 2013 | 09:28 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sektor pertanian harus selalu dijaga. Kebijakan apapun yang bertujuan untuk melemahkan pertanian akan berdampak pada krisis pangan dan kemiskinan.

”Apabila kondisi pertanian di Indonesia lemah, NKRI terancam. Titik masuk kehancuran adalah dari kelaparan dan kemiskinan. Ini bukti dunia,” ujar Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Agus Pakpahan, kemarin.

Menurut dia, salah satu faktor penting dalam dunia pertanian adalah perbenihan. Jika diibaratkan dalam dunia mekanik, benih berfungsi sebagai mesin, sementara pupuk berperan sebagai bensin atau bahan bakar jenis lain. 


Itu sebabnya, sewaktu dirinya menjabat Direktur Jenderal Perkebunan pernah mengusulkan mengkonsolidasikan direktorat perbenihan di masing-masing dirjen menjadi satu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbenihan Nasional. “Dengan yurisdiksi setingkat ditjen maka kebijaksanaannya bisa lebih terarah,” jelasnya.

Dikatakan, saat ini negara membutuhkan perusahaan perbenihan nasional yang kuat dan maju untuk memperkuat sektor pertanian. Karena itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengambil kesempatan ini. Setidaknya PT Sang Hyang Seri sebagai perusahaan pelat merah bisa menjalankan tugas untuk pengembangan benih padi dan tanaman khas tropika nusantara.

Untuk diketahui, Indonesia memiliki BUMN benih yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero). Akan tetapi, sejak pertengahan Oktober 2013, perusahaan itu diubah statusnya bukan lagi BUMN yang mandiri, tetapi menjadi anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Langkah itu membatasi ruang gerak dan kreativitas manajemen untuk membawa perusahaan menjadi lebih maju.

Staf Pengajar Sosiologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Suryo Adiwibowo menyatakan, jika sektor penyediaan benih diserahkan kepada swasta dikhawatirkan  terlalu besar motif ekonomi maupun politiknya. Hal ini membahayakan sektor pertanian dan nasib petani di Indonesia. Bahkan, bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

“Saya khawatir kalau peran swasta terlalu besar, perusahaan itu pasti mencari keuntungan yang besar. Petani kita kalau dihadapkan dengan masalah biaya produksi, itu sangat menyusahkan,” cetusnya. ***

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

UPDATE

UAS Dihadang di Kutai Barat, DPR Minta Aparat Lindungi Tokoh Agama

Selasa, 07 Juli 2026 | 20:09

Jadwal Babak Perempat Final hingga Final Piala Dunia 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:51

RI Bisa Belajar dari Vietnam untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:41

Prabowo Berpeluang Akhiri Konflik Rempang dengan Standar Tata Kelola Baru

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:34

Video Parodi Kopdes Jauh dari Pemukiman Viral, Menkop Janji Evaluasi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:32

Roy Suryo Pede Menangkan Praperadilan soal Pasal ITE

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:10

ASN Pemkot Bandung Terlibat Judol Bisa Dipecat

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:50

Ledakan Guncang Damaskus di Tengah Kunjungan Bersejarah Presiden Macron

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:28

Puan Siap Tindak Lanjuti Diplomasi "Sungai Gangga dan Sungai Mahakam"

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:05

Prediksi Argentina Kontra Mesir Malam Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 17:51

Selengkapnya