Berita

Hanung bramantyo/net

Hanung Bramantyo Beberkan Pertimbangan Bisnis di Balik Produksi Soekarno

SABTU, 21 DESEMBER 2013 | 11:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Hanung Bramantyo tidak munafik. Soal untung rugi menjadi salah satu pertimbangan utama di balik produksi film Soekarno. Hal ini diakui Hanung ketika berkunjung ke redaksi Rakyat Merdeka Online, kemarin siang (Jumat, 20/12).

Menjelaskan awal pembuatan film berdurasi dua jam itu, Hanung mencontohkan produksi film Sang Pencerah tentang KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah pada 2011 lalu.

Bila diasumsikan pengikut Muhammadiyah sebanyak 30 juta orang, maka sekitar 10 persen dari angka itu diperkirakan akan menonton film Sang Pencerah. Film yang ditayangkan di musim liburan 2011 lalu ditonton 1,2 juta penonton. Jumlah penonton lebih kecil dari yang ditargetkan karena ternyata tidak semua orang Muhammadiyah tinggal di kota besar yang punya gedung bioskop.


"Dengan Pak Ram (Ram Punjabi) kita tidak bisa datang hanya dengan konten. Maka saya datang dengan angka," katanya bersemangat.

Hal lain yang masuk dalam pertimbangan ekonomi pembuatan film di balik Soekarno berkaitan dengan durasi. Idealnya durasi film maksimal dua jam. Dengan durasi sepanjang itu, sebuah film dapat diputar 4 sampai 5 kali dalam satu layar per hari. Semakin tinggi frekuensi pemutaran film, semakin banyak jumlah penonton yang didapat.

"Kita di Indonesia hanya punya sekitar 600 layar. Dapat 120 layar saja sudah bagus," kata dia.

Untuk hal ini dia membandingkan dengan film Tjut Nyak Dhien yang disutradarai Ero Djarot dan dibintangi Christine Hakim. Film yang dirilis tahun 1998 itu bagus, tetapi durasinya yang sekitar 3 jam terlalu panjang sehingga tidak ekonomis. 

Selain itu film yang terlalu panjang juga bisa mermbuat penonton bosan. Dia mencontohkan film Pengkhianatan G30S/PKI yang diproduseri G Dwipayana dan disutradarai Arifin C Noer tahun 1984.

Karena film Soekarno harus memiliki durasi tidak lebih dari 2 jam, kata Hanung lagi, maka banyak hal antara periode Bung Karno ditangkap di Jogjakarta pada 1929 hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945 tidak bisa dimasukkan, dan wajar kalau banyak penonton yang tidak puas. [dem]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya