Berita

Hanung bramantyo/net

Hanung Bramantyo Beberkan Pertimbangan Bisnis di Balik Produksi Soekarno

SABTU, 21 DESEMBER 2013 | 11:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Hanung Bramantyo tidak munafik. Soal untung rugi menjadi salah satu pertimbangan utama di balik produksi film Soekarno. Hal ini diakui Hanung ketika berkunjung ke redaksi Rakyat Merdeka Online, kemarin siang (Jumat, 20/12).

Menjelaskan awal pembuatan film berdurasi dua jam itu, Hanung mencontohkan produksi film Sang Pencerah tentang KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah pada 2011 lalu.

Bila diasumsikan pengikut Muhammadiyah sebanyak 30 juta orang, maka sekitar 10 persen dari angka itu diperkirakan akan menonton film Sang Pencerah. Film yang ditayangkan di musim liburan 2011 lalu ditonton 1,2 juta penonton. Jumlah penonton lebih kecil dari yang ditargetkan karena ternyata tidak semua orang Muhammadiyah tinggal di kota besar yang punya gedung bioskop.


"Dengan Pak Ram (Ram Punjabi) kita tidak bisa datang hanya dengan konten. Maka saya datang dengan angka," katanya bersemangat.

Hal lain yang masuk dalam pertimbangan ekonomi pembuatan film di balik Soekarno berkaitan dengan durasi. Idealnya durasi film maksimal dua jam. Dengan durasi sepanjang itu, sebuah film dapat diputar 4 sampai 5 kali dalam satu layar per hari. Semakin tinggi frekuensi pemutaran film, semakin banyak jumlah penonton yang didapat.

"Kita di Indonesia hanya punya sekitar 600 layar. Dapat 120 layar saja sudah bagus," kata dia.

Untuk hal ini dia membandingkan dengan film Tjut Nyak Dhien yang disutradarai Ero Djarot dan dibintangi Christine Hakim. Film yang dirilis tahun 1998 itu bagus, tetapi durasinya yang sekitar 3 jam terlalu panjang sehingga tidak ekonomis. 

Selain itu film yang terlalu panjang juga bisa mermbuat penonton bosan. Dia mencontohkan film Pengkhianatan G30S/PKI yang diproduseri G Dwipayana dan disutradarai Arifin C Noer tahun 1984.

Karena film Soekarno harus memiliki durasi tidak lebih dari 2 jam, kata Hanung lagi, maka banyak hal antara periode Bung Karno ditangkap di Jogjakarta pada 1929 hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945 tidak bisa dimasukkan, dan wajar kalau banyak penonton yang tidak puas. [dem]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya